JAKARTA – pemerintahan berada dalam menggodok Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) tentang Pengamanan Sistem Tembakau juga Rokok Elektrik. Rancangan ini disinyalir merupakan amanat dari Framework Convention Tobacco Control (FCTC). Padahal, Indonesia bukan pernah meratifikasi FCTC sebab Indonesia berbeda dari negara lainnya.
Juru Bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Moddie Alvianto Wicaksono mengungkapkan Permenkes hanyalah sebuah hasil kepanjangan tangan dari FCTC. “Jika Permenkes memang benar benar-benar kepanjangan tangan dari FCTC, identik semata Permenkes menodai bahkan sengaja mengakali pemerintah. Sebab, negara ini tak pernah mengesahkan FCTC,” kata Moddie pada siaran persnya, Hari Jumat (6/9/2024).
Moddie mengatakan, otoritas Indonesia baru belaka mengeluarkan PP No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17/2023 tentang Kesehatan. PP ini sudah mengatur segala seluk beluk yang mana berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau dari hulu hingga hilir. Dari produksi, distribusi hingga konsumsi.
Peraturan yang dimaksud mengatur beberapa hal yang mana di dalam antaranya pelarangan perdagangan rokok eceran, melarang unsur tambahan selain tembakau, pengaturan iklan baik hingga inovasi desain serta kemasan bungkus rokok. Khusus yang digunakan terakhir, Kementerian Bidang Kesehatan berjuang mencampuri urusan lebih besar terpencil dengan mengeluarkan Rancangan Permenkes.
Dalam Rancangan Permenkes tersebut, Kemenkes ingin mengadopsi desain serta kemasan rokok luar negeri seperti Inggris Raya serta Australia untuk diimplementasikan ke Indonesia. Sebagai contoh, penyelenggaraan warna Pantone 448 C yang digunakan mana adalah warna terjelek di area dunia.
Tidak hanya sekali pengubahan warna melainkan juga pengubahan ukuran peringatan keras gambar kondisi tubuh menjadi 50% juga belaka boleh ada gambar tersebut. Bahkan, ada penambahan informasi merupakan layanan berhenti merokok.
“Tidak bisa jadi dimungkiri bahwa rancangan Permenkes ini mengadopsi dari luar negeri. Dari warna hingga peletakan informasi. Tampaknya Kemenkes tiada punya pendirian kuat sehingga harus mengekor apa yang mana diadakan oleh United Kingdom juga Australia,” tambahnya.
Oleh sebab itu, KNPK mendesak pemerintah supaya peraturan ini tiada disahkan. Selain dikarenakan Indonesia tidaklah punya hubungan apa pun dengan FCTC, Indonesia punya kemandirian yang digunakan kuat juga itu bernama kretek. Dari kretek lah, jutaan orang (pedagang asongan, buruh pabrik, hingga pekerja kreatif) terus hidup serta saling menghidupi satu dengan lainnya.
Kemudian, pemerintah perlu mengambil tindakan mengenai kebijakan yang mana akan merusak bahkan membinasakan Industri Hasil Tembakau. Pertama, dibatalkannya Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Sistem Tembakau dan juga Rokok Elektrik.
Kedua, tidaklah melibatkan kepentingan asing di mengurus kebijakan Industri Hasil Tembakau dikarenakan Indonesia memiliki kemandirian yang mana kuat, dan juga itu tercermin melalui kretek. “Pemerintah Indonesia harus tegas. Kita punya kemandirian serta kedaulatan yang dimaksud kuat. Kretek yang mana kita miliki berbeda dari lainnya. Sudah semestinya kita tidak ada diatur-atur asing,” tandasnya.
