JAKARTA – Pusat Kajian Otonomi Daerah (Puskod) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Ibukota bekerja identik Ikatan Alumni UKI mengatur diskusi umum juga peluncuran buku berjudul “Dispatches From Aceh , Conflict Resolution of Aceh 2002-2006. Acara yang disebutkan dilakukan di tempat Kampus Pascasarjana UKI, Salemba, Ibukota Pusat.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Hendri Jayadi Pandiangan menyatakan publikasi hasil kajian di buku ini merupakan bentuk pengujian lembaga pendidikan hukum berdasarkan pengalaman lapangan lalu di krisis-krisis besar kemamusiaan.
Dia mengatakan sekolah hukum perlu memampukan publik hukum untuk mampu mengurus pola-pola pengakuan hukum pada rakyat yang berkonflik.
“Dalam proses pendampingan hukum kemudian advokasi publik, perlu melakukan beberapa upaya khusus untuk membuka komunikasi dengan berbagai pihak, yang menjadi inti resolusi konflik,” ujar Hendri, Selasa (27/8/2024).
Hendri menyatakan proses komunikasi ini dikuatkan dengan peran tahanan kebijakan pemerintah (tapol) kemudian narapidana kebijakan pemerintah (napol) dan juga keluarganya. Dia berharap proses komunikasi yang dimaksud dapat mengetuk pintu hati para penggiat perdamaian.
Wakil Ketua PUSKOD FH UKI, Reinhard Parapat mengatakan, publikasi ini merupakan wujud peran dari Puskod FH UKI di melakukan kajian pengelolaan demokrasi lokal, baik di hal situasi unik maupun di mewujudkan pelayanan umum yang dimaksud baik lalu cocok untuk masyarakat.
“Publikasi ini didedikasikan untuk para pihak di lingkup Universitas Kristen Indonesia serta pada lingkup publik,” ujar Taki sapaan Reinhard Parapat.
Peneliti Senior PUSKOD FH UKI, Henry Thomas Simarmata menambahkan publikasi ini merupakan sari pengalaman resolusi konflik melalui pendampingan hukum tapol juga napol pada masa konflik Aceh.
Dia mengatakan tulisan ini membatasi pada 2002 yaitu masa Darurat Militer sampai dengan tahun 2005,yaitu Amnesti Umum 2005.
