Jakarta – Setiap memasuki tahun ajaran baru, pihak sekolah mulai dari institusi belajar usia dini hingga tingkat menengah akan melaksanakan kumpulan kegiatan untuk menyambut para kontestan calon didik baru atau yang dimaksud biasa disebut kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Untuk diketahui, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan versi baru dari istilah MOS atau (Masa Orientasi Siswa). Pergantian nama ini berjalan menghadapi dasar banyaknya kekerasan yang dimaksud berlangsung pada waktu masa penyelenggaraan MOS.
Kementerian Pendidikan kemudian Kebudayaan akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 yang mana mengganti nama MOS berubah menjadi MPLS sebagai upaya menghilangkan kekerasan selama masa pengenalan sekolah.
Dilansir dari laman dapo.kemendikbud.go.id, kegiatan MPLS ditujukan terhadap kontestan didik atau siswa baru agar mereka dapat mengetahui atau mengenal sekolahnya lewat pengenalan program, tata kelola, sarana serta prasarana sekolah, cara belajar, penyetoran konsep pengenalan diri, serta pembinaan awal kultur Sekolah.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan lalu Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru bahwa di MPLS diperlukan dikerjakan kegiatan yang mana bersifat edukatif juga kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang digunakan aman, ramah anak kemudian senyaman bagi partisipan didik.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan kemudian Kebudayaan Republik Tanah Air Nomor 18 Tahun 2016 itu pula diatur tata cara serta aturan mengenai inisiatif Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.
Berdasarkan Pasal 2 pada aturan yang disebutkan disebutkan bahwa tujuan pengenalan lingkungan Sekolah meliputi:
a. mengenali prospek diri siswa baru;
b. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah lalu sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, prasarana umum, juga sarana prasarana sekolah;
c. menumbuhkan motivasi, semangat, serta cara belajar efektif sebagai siswa baru;
d. mengembangkan interaksi positif antarsiswa juga warga sekolah lainnya;
e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman lalu persatuan, kedisplinan, hidup bersih dan juga baik untuk mewujudkan siswa yang mempunyai nilai integritas, etos kerja, kemudian semangat gotong royong.
Selanjutnya masih di peraturan tersebut, terdapat hal-hal yang digunakan harus diperhatikan pada pelaksanaan inisiatif pengenalan lingkungan Sekolah seperti pada Pasal 5 Ayat (1), antara lain:
a. perencanaan kemudian penyelenggaraan kegiatan hanya berubah menjadi hak guru;
b. dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
c. dikerjakan di dalam lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak mempunyai sarana yang dimaksud memadai;
d. wajib melakukan kegiatan yang mana bersifat edukatif;
e. dilarang bersifat perpeloncoan atau langkah
kekerasan lainnya;
f. wajib menggunakan seragam serta atribut resmi dari sekolah;
g. dilarang memberikan tugas untuk siswa baru berupa kegiatan maupun pemakaian atribut yang tak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa;
h. dapat melibatkan tenaga kependidikan yang dimaksud relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; dan
i. dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.
Tak hanya saja itu, jikalau berlangsung hal-hal yang digunakan tiada diinginkan untuk partisipan didik baru atau pelanggaran dari pihak pengurus acara pengenalan lingkungan sekolah, maka pelanggaran yang dimaksud bisa saja dilaporkan. Sesuai dengan bunyi Pasal 10:
(1) Siswa, orangtua/wali, serta rakyat dapat melaporkan dugaan pelanggaran menghadapi Peraturan Menteri ini untuk Dinas Pendidikan setempat atau Kementerian melalui laman http://sekolahaman.kemdikbud.go.id, telepon ke 021- 57903020, 021-5703303, faksimile ke 021-5733125, email ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id atau layanan instruksi singkat (SMS) ke 0811976929.
(2) Sekolah tak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi pada bentuk apapun terhadap siswa, orangtua/wali, kemudian rakyat yang dimaksud melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali laporan yang disebutkan terbukti tiada benar.
NI MADE SUKMASARI | ADINDA ALYA IZDIHAR
Artikel ini disadur dari Mengenal Program MPLS Siswa Baru, Apa yang Dilarang dalam Pelaksanaannya?
