JAKARTA – Menteri Hukum serta HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas memverifikasi sudah ada menyetujui secara resmi hasil Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bali yang dimaksud dilaksanakan, beberapa waktu lalu. Hal ini ditegaskan Supratman mengenai ada isu akan adanya muktamar PKB tandingan.
“(Muktamar PKB) kalau bukan salah saya sudah ada tanda tangani,” kata Supratman di tempat Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Supratman Andi Agtas menegaskan Kemenkumham bukan dapat bergabung campur terkait urusan internal partai manapun.
“Prinsipnya bagi kami tidaklah ada hak, tak mungkin saja menahan sebuah permohonan ya,” ujarnya.
Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengungkapkan beberapa parpol yang tersebut telah dilakukan melakukan kongres, munas, maupun muktamar seperti PKB, sudah ada ada yang tersebut ditandatangani untuk proses pengesahan.
Sebelumnya, beberapa orang fungsionaris DPP PKB berencana mengadakan muktamar tandingan dalam Jakarta. Rencana Muktamar itu diadakan lantaran Muktamar VI PKB dalam Bali dianggap menuai kontroversi.
Sekretaris DPP PKB, Abdul Malik Haramain menyatakan Muktamar PKB dalam Bali dijalankan secara tertutup serta menyalahi prinsip kaidah demokrasi juga cacat organisatoris.
“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat, kemudian wisatawan di tempat seluruh Bali,” ujar Malik pada keterangan tertulisnya dikutip, Hari Minggu (25/8/2024).
Ia mengklaim pengumpulan surat dukungan DPC PKB terhadap Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB diiringi ancaman pemecatan struktural. Atas dasar itu, ia menyatakan Muktamar VI PKB yang dijalankan di dalam Bali Nusa Dua Convention Center sesat, tak demokratis, kemudian hanya saja meneguhkan kepentingan syahwat kebijakan pemerintah Cak Imin.
“Mempertimbangkan tindakan kelompok panel dan juga seruan PBNU untuk tidak ada menyelenggarakan Muktamar di dalam Bali, maka melawan nama DPP kami menyelenggarakan Muktamar pada 2-3 September 2024 di area Jakarta,” katanya.
