Jakarta – Kaukus Tanah Air untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyoroti problem integritas akademik mulai dari joki jurnal ilmiah hingga problem pengangkatan guru besar yang tersebut bermasalah, termasuk melibatkan tokoh urusan politik kemudian kekuasaannya. KIKA berharap Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan juga Teknologi (Kemendikbudristek) dapat menyelasaikan hambatan tersebut.
“KIKA berharap berhadapan dengan transparansi kemudian akuntabilitas pada penyelesaian persoalan integritas akademik guru besar, serta berharap Mendikbud (Nadiem Makariem) bertanggungjawab berhadapan dengan kekacauan yang tersebut ditimbulkan,” kata anggota KIKA Herdiansyah Hamzah melalui penjelasan resminya, pada Jumat, 12 Juli 2024.
Kasus itu, KIKA kategorikan pada model pelanggaran kebebasan akademik yang dimaksud mengancam integritas akademik. Sebelumnya, KIKA menyampaikan situasi iklim akademik ke Indonesia, cuma sibuk mengejar jabatan, pangkat serta tunjangan, dengan menerbitkan tulisan-tulisan artikel. KIKA menemukan perkara yang digunakan ia sebut Metode Kumba, dalam mana individu akademisi menulis untuk jurnal predator.
Herdiansyah juga mencatatkan bervariasi upaya pelanggaran akademik seperti plagiasi, kartel publikasi, hingga pengangkatan guru besar yang mana tak memenuhi syarat. Bahkan secara sistematis melibatkan oknum Kemendikbudristek di meloloskan calon guru besar dengan cara yang dimaksud tak sesuai integritas.
Pada 7 Juli 2024, Majalah Tempo menerbitkan laporan investigasi “Skandal Guru Besar Abal-abal”. Dalam laporan itu, Kemendikbudristek membuka penyelidikan skandal guru besar dalam Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Belasan dosen ULM diduga merekayasa kriteria permohonan peringkat tersebut.
Laporan itu juga mengungkap pengaplikasian jurnal predator. Disebut demikian dikarenakan penerbit memohonkan penulis membayar beberapa jumlah uang agar artikelnya dipublikasikan. Berdasarkan catatan Majalah Tempo, tiga akademikus yang dimaksud mengetahui penelusuran yang dimaksud juga mengungkap adanya komplotan asesor atau pasukan yang mana berwenang memandang pemberian peringkat guru besar.
Pilihan editor: Persiapan Kemenag Hadapi Pansus Haji: Sedikit Banyaknya Buat Kita Surprise
Artikel ini disadur dari KIKA Minta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pengangkatan Guru Besar Abal-Abal
