JAKARTA – DPR batal mengesahkan RUU pemilihan gubernur menjadi undang-undang pada rapat paripurna yang digunakan digelar, Kamis (22/8/2024). Pembatalan pengesahan lantaran rapat paripurna hanya sekali dihadiri 89 Anggota DPR.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang tersebut bertindak sebagai pimpinan sidang menjelaskan, rapat paripurna semata-mata dihadiri oleh 89 anggota dewan. Sementara 87 anggota izin.
“Oleh sebab itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat Bamus untuk rapat paripura sebab kuorum tiada terpenuhi,” kata Dasco sambil mengetok palu.
Sebelumnya rapat paripurna DPR pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah menjadi undang-undang sempat diskors selama 30 menit lantaran partisipan rapat paripurna belum mencapai kuorum.
Sufmi Dasco Ahmad yang digunakan bertindak sebagai pimpinan rapat menunda rapat selama 30 menit untuk menanti partisipan rapat. Hal itu seperti yang mana diatur pada Tata Tertib DPR.
“Saudara-saudara para anggota kemudian hadirin yang tersebut kami muliakan, sehubungan dengan belum terpenuhnya persyaratan qouroum rapat paripurna pada hari ini, maka sesuai dengan Pasal 281 ayat 3 Tata Tertib DPR RI sebagai berikut,” kata Dasco.
“Penundaan membuka rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan di jangka waktu paling lama 30 menit, apakah dapat disetujui?” imbuh Dasco.
Merespons hal itu, para partisipan yang mana telah lama tiba menyerukan setuju. Kemudian, Dasco dengan segera mengetok palu sidang sebagai persetujuan pemundaan rapat.
“Terima kasih dengan ini rapat kami skors,” tandas Dasco.
