JAKARTA – Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) mencatat realisasi pembiayaan utang atau pencabutan utang baru mencapai Rp266,3 triliun hingga 31 Juli 2024. Realisasi pembiayaan utang mengalami peningkatan yang tersebut tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6%.
“Sampai dengan 31 Juli, walau APBN sudah ada menyebabkan posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, baru realisasi Rp266,3 triliun, ini berarti realisasi baru 41,1 persen,” ungkap Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).
Kondisi itu terbilang wajar mengingat penerimaan negara tahun lalu cukup tinggi berkat kenaikan signifikan dari tarif komoditas. Tahun lalu penerbitan SBN mengalami penurunan luar biasa, dariRp437,8 triliun menjadi cuma Rp184,1 triliun.
“Tahun ini telah naik ke Rp253 triliun, dikarenakan semua komoditas sudah ada reverse back harga, hingga memang sebenarnya defisit diperkirakan pasti lebih tinggi tinggi dari 2023, ini sudah ada terlihat dari pembiayaan kita,” ujarnya.
Berdasarkan data Kemenkeu, SBN neto sampai akhir Juli telah issuance Rp253 triliun atau bertambah 38% dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini, lanjut Menkeu sebagai bagian dari countercyclical.
“Waktu ekonomi tinggi kita issuance nya tambahan kecil sehingga itu mengempiskan ledakan dari sisi boom tahun lalu, jadi countercyclical in action itu bisa saja dilihat dari sini. Pinjaman neto kita relatif bukan besar, Rp13,3 triliun, tahun lalu juga Rp11 triliun,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, realisasi pembiayaan non utang tercatat negatif Rp49,3 triliun. Angka ini setara dengan 39,4% dari pagu anggaran di APBN 2024 sebesar Rp125,3 triliun.
“Jadi kalau kita lihat sampai realisasi sampai 31 Juli, total dari pembiayaan mencapai Rp217 triliun itu 41,4 persen dari postur APBN yang mana telah ada di dalam UU APBN kita,” imbuh Menkeu.
Menurut Sri Mulyani, pembiayaan utang pemerintah tumbuhnya cukup tinggi jika dibandingkan tahun lalu, tapi itu relatif ontrack terhadap postur. Dibandingkan tahun lalu itu exceptional dikarenakan penerimaan luar biasa baik.
“Tugas Kemenkeu sekarang yang mana paling penting sampai 6 bulan ke depan mengendalikan defisit, oleh sebab itu belanja-belanja telah dialokasikan serta sekarang akselerasi penerimaan harus dipacu. Makanya tadi kita lihat berbagai titik balik penerimaan seperti pajak, Bea Keluar, Bea Cukai itu adalah hal yang mana positif,” jelas Menkeu.
“Bagian dari belanja tetap saja harus kita disiplinkan supaya kita tetap memperlihatkan menjaga disiplin dari sisi postur APBN bukan terlalu terpencil dari postur awal,” pungkasnya.
