Jakarta – Badan Perlindungan Pelanggan Nasional (BPKN) membuka posko pengaduan online terhadap konsumen roti Okko dari PT Abadi Rasa Food yang merasa dirugikan.
“Apabila perusahaan terbukti harus memberikan ganti rugi. (Ganti rugi) tergantung kesepakatan dengan konsumen. Kalau tak ada titik temu bisa saja melalui peradilan khusus seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen),” kata Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok untuk Tempo, Sabtu, 27 Juli 2024.
Mufti mengatakan, agar para konsumen atau pelaku bidang usaha kecil yang dimaksud merasa dirugikan melapor ke BPKN. Pengaduan dapat dijalankan melalui perangkat lunak ‘BPKN 153’ melalui Android serta ios.
Sementara jikalau konsumen merasa adanya gejala sakit, maka perlu diuji penyebabnya dari zat zat roti Okko atau bukan. “BPKN mendampingi meminta-minta pertanggungjawaban perusahaan dan juga BPOM dan juga Kemenkes,” katanya.
Mufti menuturkan, BPKN memohonkan evakuasi total juga perhentian serangkaian produksi semua roti Okko menyusul pernyataan BPOM yang mana mengumumkan menemukan komposisi senyawa berbahaya itu dalam roti Okko yang dimaksud diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food. “Untuk melindungi konsumen, tarik total semua roti Okko,” kata Mufti.
Sebelumnya, BPOM sudah merilis hasil uji isi natrium dehidroasetat pada item roti Aoka (PT Tanah Air Bakery Family) dan juga roti Okko. Setelah diuji di laboratorium BPOM, roti Okko terbukti mengandung zat natrium dehidroasetat.
“Hasil pengujian terhadap sampel roti Okko dari sarana produksi juga peredaran menunjukkan adanya natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidaklah sesuai dengan komposisi pada ketika pendaftaran produk-produk serta tidaklah di antaranya BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan,” ungkap Biro Kerja Sama serta Hubungan Komunitas BPOM melalui keterang resmi, disitir Rabu, 24 Juli 2024.
Pilihan editor: Roti Okko Sempat Tutup Pabrik, Bagaimana dengan Aoka?
Artikel ini disadur dari Buka Pengaduan Online, BPKN Minta Roti Okko Ganti Rugi hingga Peradilan Khusus BPSK
