JAKARTA – Sejumlah asosiasi sektor kemudian penjual di dalam Indonesia secara tegas menolak Peraturan otoritas (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penolakan ini disuarakan berhadapan dengan diperkenalkan beleid yang dinilai akan sangat merugikan berbagai pihak.
Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan juga Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, memandang bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram. Padahal, gula merupakan keinginan penting bagi tubuh manusia, teristimewa selama masa pertumbuhan. Sehingga, konsumen perlu mempunyai kesadaran untuk mengontrol asupannya.
Adhi menyatakan bahwa gula sanggup diperoleh dari berbagai sumber, seperti makanan, nasi, buah-buahan, serta lainnya. Dia mencatat bahwa lapangan usaha makanan juga minuman pun sudah berupaya melakukan reformulasi dengan mengempiskan kadar gula pada hasil mereka. Namun, kesulitan muncul ketika konsumen justru menambah gula sendiri pada barang tersebut.
“Meskipun kami telah mengempiskan kadar gula pada produk, pada akhirnya, konsumen menambahkan gula sendiri dalam rumah, khususnya pada minuman tanpa gula yang dimaksud kami jual,” jelas Adhi melalui pernyataannya, dikutipkan Awal Minggu (2/9/2024).
Baca Juga: Penerangan Gappri terkait Menolak PP 28/2024
Adhi menegaskan bahwa fokus utama pada menangani hambatan ini adalah meningkatkan kesadaran konsumen tentang jumlah agregat gula yang mana sebaiknya dikonsumsi pada sehari. “Hal yang dimaksud terpenting adalah memberikan kesadaran ke konsumen mengenai jumlah agregat gula yang digunakan baik untuk dikonsumsi pada sehari,” paparnya belum lama ini.
Penyesalan melawan disahkannya PP 28/2024 pun disuarakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro, yang digunakan secara khusus menolak pasal 434 di dalam PP yang dimaksud yang tersebut pada antaranya mengatur larangan pemasaran item tembakau di radius 200 meter dari satuan institusi belajar kemudian tempat bermain anak. Bagi pihaknya, aturan ini akan berdampak sangat besar bagi para pelaku usaha kecil.
“Ekonomi kerakyatan kita sangat terpukul, kita baru kena kesulitan pandemi, ditambah dunia usaha sedang naik turun. Kami berharap sekali pemerintahan baru bisa saja mendengarkan ucapan kami kemudian PP ini bisa jadi ditinjau ulang,” tegas Suhendro.
Dia juga menyoroti bahwa tujuan utama dari peraturan ini, yakni menurunkan konsumsi rokok di area kalangan anak di dalam bawah umur, belum tentu dapat tercapai dengan efektif. Yang malah menjadi persoalan baru, yakni akan adanya beban tambahan yang dimaksud ditanggung oleh peniaga kecil. Sehingga, ia menilai aturan yang dimaksud sedianya masih perlu dipertimbangkan secara lebih tinggi bijaksana.
Suhendro turut menyesalkan bahwa pengumuman dan juga aspirasi penjual bursa juga pelaku bisnis kelontong bukan mendapatkan perhatian yang dimaksud layak selama proses penyusunan PP 28/2024. Pihaknya telah dilakukan mengajukan permohonan agar larangan jualan rokok pada radius 200 meter dihapuskan dari Rancangan Peraturan pemerintahan (RPP) Kesehatan, namun permohonan yang dimaksud bukan diakomodir.
“Dengan latar belakang tersebut, APARSI menegaskan komitmennya untuk menolak dengan tegas PP 28/2024 demi keberlangsungan bidang usaha para anggotanya kemudian kegiatan ekonomi kerakyatan pada umumnya,” ujarnya.
