Kilas Balik 28 Tahun Tragedi Kudatuli, Kudeta 27 Juli 1996 serta PDI, Siapa Tanggung Jawab?
Jakarta – Pada 28 tahun lalu, berlangsung kerusuhan atau dikenal dengan Kejadian Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Tepatnya Hari Sabtu 27 Juli 1996, kerusuhan ini menjadi sejarah kelam di globus urusan politik Indonesia.
Peristiwa itu bermula dari dualisme dalam tubuh Partai Demokrasi Negara Indonesia (PDI). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu lalu menguasai Kantor DPP PDI dalam Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang digunakan diduduki Ketua Umum PDI Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri.
Kronologi menjauhi insiden Hari Sabtu Kelabu Kudatuli
4 Juni 1996:
Enam belas pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia, dimotori Fatimah Achmad, S.H, yang tersebut berikutnya disebut Tim 16, membentuk panitia Kongres PDI. Mereka menggugat musyawarah nasional yang mana memilih Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Tim ini didukung pemerintah dan juga ABRI.
5 Juni 1996
Kelompok 16 memutuskan menyelenggarakan kongres ke Medan. Komunitas Mega menolak.
19 Juni 1996
Ribuan warga PDI pro-Mega melakukan long march dari Jalan Thamrin ke kantor DPP PDI ke Jalan Diponegoro, Jakarta. Mimbar demokrasi atau banyak disebut mimbar bebas pun dimulai. Mega mengeluarkan Grup 16.
20 Juni 1996
Menteri Dalam Negeri Yogie S.M. membuka Kongres PDI ke Medan, Sumatera Utara, dihadiri Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung. Di Jakarta, massa PDI pro-Mega bentrok dengan aparat keamanan ke Gambir.
21 Juni 1996
Megawati menyatakan dirinya terus sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI periode 1993-1998.
22 Juni 1996
Kongres PDI di Medan memilih Drs. Soerjadi sebagai ketua umum juga sehari kemudian menunjuk Buttu Hutapea sebagai sekretaris jenderal.
15 Juli 1996
Pertemuan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen Syarwan Hamid, Syamsir Siregar (Badan Intelijen ABRI), serta Asisten Sosial Politik ABRI Soewarno Adiwidjojo mengeksplorasi serta menyetujui pengambilalihan paksa kantor PDI, pengucuran dana Mata Uang Rupiah 300 juta, lalu penyiapan 500 personel dengan tongkat sebagai senjata.
23 Juli 1996
Kolonel Haryanto, Letkol Budi Purnama, Lukman Mokoginta, serta Sahala Sinaga ke Cibubur membicarakan rencana penyerbuan kantor PDI. Kepada penyidik Markas Besar Kepolisian RI, Lukman mengemukakan menolak berpartisipasi lalu mengundurkan diri dari operasi itu.
24 Juli 1996
Pertemuan ke Komando Daerah Militer Jaya, yang digunakan dipimpin Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, dihadiri Brigjen Zacky A. Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan juga Alex Widya Siregar, memutuskan penyerbuan lalu pengambilalihan kantor PDI.
25 Juli 199
Presiden Soeharto menerima 11 anggota Dewan Pimpinan Pusat PDI hasil kongres Medan di dalam Bina Graha. Soeharto mengutarakan mimbar bebas di Jalan Diponegoro 58 telah lama disusupi “setan gundul” serta harus dihentikan.
27 Juli 1996
PDI pro-kongres Medan mengambil alih paksa kantor PDI pada Jalan Diponegoro 58, Ibukota Indonesia Pusat. Bentrokan berdarah pecah. Bentrokan itu meluas berubah menjadi kerusuhan di sebagian Jakarta.
Komisi Nasional Hak Asasi Individu mencatat 5 pendatang tewas, 149 luka-luka, 23 pemukim hilang, kemudian 124 khalayak ditahan. Sebanyak 22 bangunan terbakar juga 91 kendaraan bermotor hangus. Kerugian material ditaksir sekitar Simbol Rupiah 100 miliar.
Pemerintah menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang kerusuhan yang kelak disebut Kudatuli. Sebelum 27 Juli, hampir selama sebulan, aktivis PRD turut mengadakan orasi-orasi dalam halaman kantor PDI mengomentari pemerintahan Orde Baru.
MICHELLE GABRIELA | TAUFIK RUMADAUL
Artikel ini disadur dari Kilas Balik 28 Tahun Tragedi Kudatuli, Kudeta 27 Juli 1996 dan PDI, Siapa Tanggung Jawab?
