JAKARTA – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re mengadakan pelatihan khusus yang digunakan bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang “Business Judgement Rule (BJR)” bagi para anggota Direksi (Board of Directors/BoD) lalu Komisaris (Board of Commissioners/BoC) di dalam lingkungan Indonesia Re Group.
Pelatihan yang diadakan pada 27 Agustus 2024 ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia Re di menguatkan tata kelola perusahaan dan juga menjamin bahwa seluruh organ perseroan mempunyai pemahaman yang dimaksud selaras pada menjalankan tugas mereka. Pembinaan ini disertai oleh 20 peserta, terdiri dari BoC dan juga BoD Indonesia Re, Reasuransi Syariah Indonesia, serta ASEI.
Direksi merupakan organ penting di struktur Perseroan Terbatas (PT) yang mana bertanggung jawab menghadapi jalannya pengelolaan perusahaan, termasuk pengelolaan harta kekayaan, bisnis, juga kemungkinan risiko yang digunakan mungkin saja terjadi dari kebijakan usaha yang mana diambil.
Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertindak untuk dan juga berhadapan dengan nama perusahaan, bukanlah untuk kepentingan pribadi, sehingga merekan dilindungi dari tanggung jawab pribadi berhadapan dengan kebijakan yang dimaksud diambil, sejalan dengan tujuan bahwa tindakan yang disebutkan dibuat dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang tersebut cukup, juga untuk kepentingan perusahaan. Prinsip ini dikenal sebagai “Business Judgement Rule” (BJR).
Dalam sektor perasuransian, yang digunakan penuh dengan ketidakpastian lalu risiko, penerapan BJR menjadi krusial agar direksi dapat menyebabkan kebijakan yang tersebut cepat juga tepat. Prinsip ini juga memicu klien ataupun cedant companies yakin akan stabilitas perusahaan reasuransi yang mana menopangnya.
“Industri asuransi menghadapi tantangan yang tersebut unik, di tempat mana langkah yang diambil oleh Direksi harus mempertimbangkan berbagai variabel, termasuk risiko keuangan, lingkungan ekonomi global, dan juga kepentingan para pemegang saham kemudian tertanggung. Pendidikan ini menjadi momen yang mana tepat untuk melakukan penyegaran di pengambilan keputusan, khususnya di proses perubahan fundamental kegiatan bisnis yang tersebut berada dalam kami jalankan. Dengan memahami serta menerapkan BJR secara tepat, kami berharap dapat terus memproduksi kebijakan yang dimaksud tidaklah semata-mata menguntungkan perusahaan tetapi juga sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu.
Penerapan BJR juga berdampak pada pengelolaan risiko yang lebih lanjut baik pada lapangan usaha reasuransi. Dengan pengamanan hukum yang mana diberikan oleh BJR, direksi dapat lebih lanjut fokus pada pengembangan strategi bidang usaha serta pengelolaan portofolio risiko. Dengan strategi perusahaan yang tersebut kuat, perusahaan dapat memberikan jaminan stabilitas untuk stakeholder. Melalui pelatihan ini, para pemimpin di dalam Indonesia Re dipersiapkan untuk menciptakan tindakan yang tidak ada hanya sekali berdasarkan analisis risiko yang digunakan mendalam tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek hukum di pengambilan keputusan.
Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan juga Pabrik BPKP, Buyung Wiromo Samudro yang tersebut hadir sebagai narasumber memaparkan bahwa Business Judgement Rule (BJR) adalah standar perilaku yang mana harus dipegang oleh direksi pada pengambilan keputusan.
“Selama langkah yang mana diambil direksi berdasarkan prinsip BJR, yang digunakan mencakup kehati-hatian, itikad baik, lalu bebas dari benturan kepentingan, maka para pemangku kebijakan memiliki pengamanan hukum yang meminimalkan risiko tuntutan hukum pribadi jikalau terjadi kerugian. Dalam konteks lapangan usaha ini, memahami kemudian mengaplikasikan BJR dengan benar dapat memberikan keamanan tambahan bagi perusahaan asuransi yang dimaksud ditopang risiko bisnisnya oleh Reasuransi,” ujarnya.
Hadir pula mengisi materi, Jaksa Agung Muda Perdata juga Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, R. Narendra Jatna yang tersebut menyebut, “Korupsi pada Indonesia kerap kali disalah artikan. Tujuan utama pemberantasan korupsi adalah untuk menghindari kerugian negara, salah satu indikatornya ialah, tercipta equal treatment kemudian equal opportunity melalui kompetisi yang adil juga pelayanan masyarakat yang tersebut baik. Perlu diingat, etika selalu berada dalam menghadapi hukum, juga kita harus terus menegakkan standar etika yang digunakan tinggi pada setiap tindakan.”
Pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman jajaran Komisaris serta Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Reasuransi Syariah Indonesia juga PT Asuransi Asei Indonesia terkait penerapan Business Judgement Rule di tempat lingkungan korporat juga untuk meningkatkan sinergi antara BoD dan juga BoC Indonesia Re Group pada menjalankan tugas kemudian tanggung jawab mereka untuk menguatkan tata kelola perusahaan lalu menurunkan risiko hukum yang digunakan mungkin saja dihadapi.
