CIREBON – Langkah PBNU menggalang massa kiai di perseteruannya dengan PKB menimbulkan prihatin sejumlah pengasuh pondok pesantren. Langkah yang dimaksud dinilai berpotensi memecah belah ulama serta kian jarak jauh menyebabkan PBNU ke ranah urusan politik praktis.
“Kami sangat prihatin dengan langkah PBNU yang dimaksud menggalang massa kiai di tempat Jombang kemudian sebagian tempat lain. Kami menilai situasi ini akan mengakibatkan polarisasi pada kalangan kiai lalu pengasuh pesantren di tempat lingkungan Nahdlatul Ulama. Situasi ini sangat berbahaya bagi harmonisasi keberadaan Nahdiliyin pada akar rumput,” ujar Pengasuh Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim, Rabu (14/8/2024).
Gus Faris, sapaan akrab KH Fuad Hasyim mengatakan, upaya menarik PBNU ke ranah urusan politik praktis merupakan langkah mundur. Dengan menarik ke kebijakan pemerintah praktis, maka PBNU akan ditempatkan sebagai entitas kebijakan pemerintah yang digunakan wajar dilawan, dijadikan saingan, hingga dijegal oleh entitas kebijakan pemerintah lain.
“Dan itu tidaklah sesuai dengan khittoh atau semangat dasar pembangunan NU oleh para muassis yang terdiri dari kiai dan juga pengasuh pesantren di dalam masa lalu,” katanya.
Gus Faris mengatakan, NU didirikan sebagai pengayom umat, berdiri di dalam melawan semua golongan, serta menjadi penengah ketika terjadi polarisasi pada masyarakat. Semangat inilah yang digunakan hari-hari ini kian tak tampak dari perilaku elite PBNU. Selama tiga tahun terakhir PBNU tambahan tampak sebagai entitas urusan politik daripada entitas sosial-kemasyarakatan.
“Yang kita ingat dari PBNU sekarang itu apa ya menjauhkan NU dari PKB, yang mana berebut jatah tambang, yang mana terlibat dukung-mendukung di Pilpres hingga mengumandangkan perdamaian dunia tetapi malah tengkar dengan saudara sendiri,” ungkapnya.
Putra Kiai Fuad Hasyim juga menyayangkan serangan PBNU yang dimaksud kian sengit akhir-akhir ini. Bahkan PBNU sudah ada seperti partai kebijakan pemerintah yang tersebut terus melakukan berbagai manuver untuk menekan PKB. Mulai dari mengoleksi orang-orang yang dimaksud kecewa dengan PKB hingga menggalang massa kiai untuk melegitimasi pertengkaran dia dengan elite PKB.
“Kami kasihan juga dengan para kiai-kiai itu yang harus dimobilisasi untuk melegitimasi manuver elit PBNU di menyerang PKB,” katanya.
Gus Faris mengingatkan apabila elite PBNU terus menyeburkan diri ke ranah kebijakan pemerintah praktis, maka peluang Muktamar Luar Biasa (MLB) NU akan sangat kemungkinan besar terjadi.
Menurut dia, apa yang digunakan diadakan elite PBNU untuk melakukan manuver urusan politik sangat kemungkinan besar dijalankan elite entitas lain untuk melakukan hal yang dimaksud sama.
“Jadi ada hukum timbal balik. Kalau elite PBNU bisa saja melakukan manuver bikin pergerakan MLB maka sangat kemungkinan besar elite PBNU mendapatkan manuver serupa. Kalau telah begini maka yang dimaksud dirugikan adalah kepentingan Nahdliyin lantaran terus terkoyak oleh manuver tak bertanggung jawab para elitenya,” katanya.
