DKI Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan surat tindakan pembentukan Satuan Pekerjaan (Satgas) Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 juga Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2024 yang digunakan terbit ke Ibukota Indonesia 31 Juli 2024.
Dilansir dari Jaringan Dokumentasi kemudian Pengetahuan Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dalam Jakarta, Rabu, pembentukan Satgas yang dimaksud tertuang di Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satuan Pekerjaan Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di dalam Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara dan juga Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 ke Provinsi Jawa Tengah.
Dijelaskan di Pasal 3 keppres yang dimaksud pembentukan satgas bertujuan untuk melakukan konfirmasi penyelenggaraan PON XXI Tahun 2O24 dalam Provinsi Aceh lalu Provinsi Sumatera Utara lalu Peparnas PXVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah yang mana sukses prestasi, administrasi, juga berdampak pada pengembangan prospek perekonomian serta sektor olahraga komunitas lokal.
Dalam Pasal 4, satgas yang disebutkan terdiri menghadapi pengarah juga pelaksana yang digunakan dibagi berubah menjadi dua, yakni pelaksana bidang pendampingan penyelenggaraan juga pelaksana bidang pendampingan tata kelola.
Adapun, sebagai ketua pengarah ialah Menteri Koordinator Sektor Pembangunan Orang kemudian Kebudayaan. Sedangkan pelaksana bidang bidang pendampingan penyelenggaraan diketuai oleh Menteri Pemuda kemudian Olahraga. Sementara, pelaksana bidang pendampingan tata Kelola diketuai oleh Wakil Jaksa Agung.
Pengarah mempunyai tugas, yakni memberikan arahan kebijakan strategis terhadap pelaksana di rangka pengawalan penyelenggaraan PON 2024 serta Peparnas 2024.
Lalu, memberikan arahan untuk pelaksana guna mengoordinasikan serta menyinkronkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis juga terobosan yang digunakan diperlukan pada rangka pengawalan penyelenggaraan PON 2024 juga Peparnas 2024.
Tugas pelaksana bidang pendampingan penyelenggaraan, yaitu melaksanakan kebijakan strategis dari pengarah, mengambil langkah-langkah terkoordinasi yang diperlukan untuk mengurangi timbulnya permasalahan pada rangka pengawalan penyelenggaraan PON 2024 kemudian Peparnas 2024.
Mengambil langkah-langkah terkoordinasi dan juga terintegrasi di menyelesaikan kendala atau hambatan yang digunakan timbul pada rangka pengawalan penyelenggaraan PON 2024 serta Peparnas 2024 juga melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan PON 2024 dan juga Peparnas 2024.
Kemudian, tugas pelaksana bidang pendampingan tata kelola, yakni memberikan pendampingan hukum di pengawalan penyelenggaraan PON 2024 lalu Peparnas 2024, melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan dana penyelenggaraan PON 2024 lalu Peparnas 2024 melalui pemantauan, bimbingan, reviu, lalu pembinaan.
Melaksanakan pendampingan di pengadaan barang/jasa pada penyelenggaraan PON 2024 kemudian Peparnas 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan PON 2024 kemudian Peparnas 2024.
Nantinya, sebagaimana Pasal 11, Ketua Pelaksana Sektor Mentoring Penyelenggaraan juga Ketua Pelaksana Sektor Pendukungan Tata Kelola melaporkan pelaksanaan tugasnya untuk Ketua Pengarah paling sedikit dua kali setiap satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Sedangkan pada Pasal 12, Ketua Pengarah melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan PON 2024 serta Peparnas 2024 terhadap Presiden paling sedikit dua kali setiap satu bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Artikel ini disadur dari Jokowi bentuk Satgas Pengawalan Penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024
