JAKARTA – Global harus bersatu untuk mengekang munculnya ‘ robot pembunuh’ atau menghadapi ‘masa depan yang buruk’ dengan warga sipil dalam mana pun berada di bahaya, kata orang pemimpin hak asasi manusia.
Seperti dilansir Daily Star, Sistem senjata otonom (LAWS) yang dimaksud dihasilkan kecerdasan buatan yang tersebut sedang dikembangkan mampu memilih serta menyerang target berdasarkan pemrosesan sensor tanpa campur tangan manusia.
Kemampuan ini memberikan kebebasan pada mesin sekaligus kemampuan untuk mengambil nyawa manusia akibat target LAWS didasarkan pada data yang dimaksud diterima kemudian diproses, tanpa ada unsur belas kasihan.
Drone LAWS sedang dikembangkan pada seluruh dunia serta sudah digunakan di tempat medan peperangan di dalam kawasan Afrika Tengah.
Senjata-senjata ini beroperasi tanpa memperhatikan hukum internasional akibat tindakan untuk membunuh dibuat oleh robot, tidak manusia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak para pemimpin dunia untuk mengesahkan perjanjian untuk menyetujui tak menggunakan senjata LAWS.
Wakil Direktur Krisis, Konflik kemudian Senjata Human Rights Watch (HRW), Mary Wareham menginginkan kebijakan pelarangan senjata yang dimaksud diambil pada Sidang Umum PBB bulan depan.
“Tanpa hukum yang jelas, dunia menghadapi masa depan yang dimaksud gelap dimana pembunuhan otonom oleh robot-robot ini membahayakan warga sipil di tempat mana pun merekan berada,” kata Wareham.
Menurutnya, para pemimpin dunia telah lama menyadari bencana yang tersebut diakibatkan oleh penghapusan kendali manusia melawan sistem senjata.
