Jakarta – Mantan sekaligus Calon Pengurus Jakarta Anies Baswedan adu argumentasi dengan Pj Pemuka DKI Jakarta Heru Budi Hartono pasca bekas calon presiden itu menuding Pemprov sekarang pelit pada rakyatnya.
Heru Budi, yang mana juga pejabat ke Istana Kepresidenan, merasa dikambinghitamkan. “Silakan untuk berlaga di dalam Pilkada, tapi jangan kambinghitamkan saya,” kata Heru pada Hari Sabtu malam, 20 Juli 2024.
Pangkal polemik ini adalah pernyataan Anies saat pidato acara pendeklarasian dukungan untuknya dari ormas Kebangkitan Jawara dan juga Pengacara (Bang Japar) ke Gor Cempaka Putih, Ibukota Pusat, pada Sabtu, 20 Juli 2024.
“Kami ingin suasana pemerintah provinsi penuh kasih sayang pada warganya. Bukan Pemprov yang pelit, tidak Pemprov, yang mana membatasi kegunaan yang diterima oleh warganya,” kata Anies.
“Mari kita sama-sama buktikan. Bahwa perjuangan kita adalah untuk rakyat DKI Jakarta serta mengatasi kata kunci tadi. Jangan sampai kotanya maju tapi warganya tidak ada bahagia,” ujar Anies.
Anies tak menjelaskan apa yang tersebut dimaksud dengan Pemprov pelit.
Menanggapi sanggahan Heru Budi, ia mengatakan, “Rakyat yang dimaksud nanti akan menilai.”
“Rakyat yang nanti akan memberikan apakah persetujuan atau ketidaksetujuan,” kata Anies ketika ditemui di dalam kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau DPW PKB Jakarta, Ahad, 21 Juli 2024.
Anies menegaskan bahwa dirinya pada saat ini berfokus pada kesejahteraan warga Jakarta. Oleh sebab itu, beliau memandang segala aktivitas tanduk pemerintah provinsi Ibukota Indonesia akan bermetamorfosis menjadi komponen penilaian bagi rakyat.
“Ini kan tahapan demokrasi yang memberikan ruang terhadap masyarakat untuk menilai,” ujarnya.
Selama menjabat Pj Pemimpin wilayah Jakarta, Heru menimbulkan beberapa jumlah kebijakan yang mana tampaknya dinilai Anies sebagai membatasi faedah yang diterima warga.
Kebijakan yang dimaksud ke antaranya:
1. Kartu DKI Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) lalu Kartu Ibukota Pandai (KJP)
Pemerintah DKI melakukan penelitian ulang penerima Kartu jakarta Pandai kemudian memangkas jumlah keseluruhan penerima Kartu Ibukota Mahasiswa Unggul. Alasannya, berbagai pendatang mampu yang menerima KPJ kemudian KJMU.
Pemerintah Provinsi Jakarta dalam menentukan penerima kegunaan dari kegiatan KJP Plus lalu KJMU, menggunakan sistem Desil. Adapun kategori Desil 1 mencakup individu atau keluarga yang tersebut berada di kategori sangat miskin, Desil 2 untuk yang digunakan miskin, Desil 3 untuk yang dimaksud hampir miskin, lalu Desil 4 untuk yang mana rentan miskin.
Di sisi lain, warga yang di antaranya pada Desil 5 hingga 10, yang digunakan merupakan kategori mampu secara ekonomi, bukan memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial biaya sekolah dari kegiatan KJP Plus dan juga KJMU.
Sehingga data penerima KJMU Tahap II Tahun 2023 sebanyak-banyaknya 19.042 siswa dilaksanakan pemadanan oleh Dinas Pendidikan DKI dengan Dinas Sosial DKI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdikbudristek RI, Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil (Dukcapil), dan juga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menemukan sekitar 75 ribu siswa usia 6-21 tahun tidaklah layak menerima Kartu Ibukota Cerdas (KJP) Plus tahap I tahun 2023. Temuan itu didapat berdasarkan Fakta Terpadu Kepuasan Sosial (DTKS) per Februari ditambah per November 2022.
“Setelah dikerjakan uji kelayakan lalu verifikasi, hasilnya adalah 75.497 siswa tidaklah layak, dikarenakan alamatnya ada yang digunakan blank (kosong) berjumlah 36 siswa, alamat tiada ditemukan berjumlah 22.024 siswa,” kata Pelaksana Pekerjaan (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Ibukota Purwosusilo di dalam Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.
Selain itu, Disdik juga menemukan adanya anggota keluarga PNS/TNI/Polri sebanyak 1.219 siswa, miliki mobil sebanyak 21.462 siswa, memiliki Skor Jual Entitas Pajak (NJOP) pada berhadapan dengan Mata Uang Rupiah 1 miliar sebanyak 1.244 siswa, anak keluarga mampu sebanyak 16.371 siswa, meninggal planet sejumlah 406 siswa, dan juga pindah ke luar DKI Ibukota berjumlah 11.867 siswa.
Sebanyak 771 siswa tidaklah memenuhi kondisi dicoret sebagai penerima bantuan sosial Kartu Ibukota Mahasiswa Unggul tahap 1 tahun 2024 dari otoritas Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Totalnya berjumlah 771 yang dimaksud diperoleh dari pemadanan, sehingga data existing (data yang dimaksud ada) tahap 2 tahun 2023 sebanyak-banyaknya 19.042, maka masih tersisa 18.271 penerima KJMU untuk tahap 1 2024,” ujar Purwosusilo di Rapat Kerja Komisi E DPRD Provinsi DKI DKI Jakarta perihal Evaluasi dan juga Penerangan terkait KJMU dalam Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024.
DPRD DKI Ibukota memangkas anggaran untuk pemakaian Ibukota Indonesia Wifi atau JakWifi ketika pembahasan Rancangan APBD DKI 2023. Karena itulah, anggaran JakWifi yang semula diusulkan Simbol Rupiah 174 miliar turun ekstrem berubah menjadi cuma Mata Uang Rupiah 56 miliar.
3. Uang Kartu Lansia Ibukota Indonesia dari 600 ribu jadi 300 ribu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Ibukota Premi Lasari menyatakan rencana Pemprov DKI memangkas nilai bantuan Kartu Lansia Ibukota (KLJ) pada 2023 sudah ada dibahas sejak pertengahan 2022. Hal ini, demi menambah kuota penerima faedah dari KLJ.
Dengan penambahan kuota, maka penerima kegunaan KLJ yang digunakan sebelumnya mendapat Rupiah 600 ribu, saat ini menerima Simbol Rupiah 300 ribu. Walau berlangsung pengurangan nominal, jumlah total penerima khasiat KLJ semakin banyak. Artinya, warga lansia yang digunakan mulanya tidaklah mendapatkan bantuan, pada masa kini bisa jadi bergabung menerima.
Premi menuturkan pihaknya telah mengkaji dengan matang berdasarkan bervariasi aspek pada asas kelayakan. “Berdasarkan kajian kami, dari hasil penelitian, juga tidak ada ada yang mana di melawan Rp300 ribu. Contohnya, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) semata-mata Rp200 ribu, atensi anak yatim yang mana dijalankan Kemensos Rp200 ribu, Bantuan Sosial Tunai (BST) Wabah Rupiah 300 ribu,” tutur Premi Saat rapat bersatu Komisi E bidang Kemakmuran Sosial DPRD DKI, Juni 2023.
SAVERO ARISTIA WIENANTO | DESTY LUTHFIANI | TIM TEMPO
Pilihan Editor Biden Mundur dari Pilpres 2024, Ukuran S&P 500 e-Mini Naik
Artikel ini disadur dari Anies Tuding Pemprov Jakarta Pelit, Ini yang Dilakukan Pj Gubernur Heru Budi
