Febry Silaban
Mantan Wartawan
AKHIR-akhir ini, ungkapan dari pribadi orator serta filsuf Romawi semakin sejumlah dikutipkan jadi unsur obrolan dalam grup WhatsApp, keluarga, organisasi, arisan, hingga ke warung-warung kopi di tempat pelosok desa.
Nama filsuf itu, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM). Dia bilang, “Hostis aut amicus non est in aeternum, commoda sua sunt in aeternum”. Tidak ada kawan atau kawan yang mana abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan.
Ribuan tahun berikutnya, PM Inggris Henry Palmerstone (1784-1865) mengutip lalu menegaskan ungkapan filsuf itu lagi. Pada tanggal 1 Maret 1848, dalam hadapan Parlemen, Palmerstone mengatakan: “We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual….” Kita bukan miliki sekutu abadi, dan juga kita tidak ada mempunyai musuh abadi. Kepentingan kita adalah abadi lalu kekal….
Obrolan di area grup WhatsApp lalu warung kopi itu makin banyak lantaran munculnya pasangan cagub, cawagub, cawalkot, cawawalkot, cabup, dan juga cawabup yang digunakan akan berlaga pada pemilihan kepala daerah Serentak 2024. Ada yang digunakan senang, ada yang dimaksud kecewa, ada yang dimaksud berapi-api membela jagoannya, ada yang mana berapi-api juga mencela lawannya, ada yang digunakan cuma membagi-bagikan “link” berita atau artikel orang lain (mungkin tujuannya memanas-manasi), tapi yang dimaksud paling banyak itu yang mana diam-diam saja.
Enggak tahu, apakah oleh sebab itu paham, apatis, atau kemungkinan besar bingung ya. Kok mampu si itu ke sini, ya? Kok dapat yang itu enggak jadi diusung, ya? Kok bisa saja partai itu balik menyokong lawannya dulu, ya?
Politik memang sebenarnya membingungkan. Sebab, kebijakan pemerintah memiliki logika sendiri. Maka pada kebijakan pemerintah tiada ada kawan juga lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Dari sebab itu, bukan mengherankan orang kadang mengungkapkan bahwa urusan politik itu kotor. Politik itu dunia yang dimaksud tidaklah jujur, penuh tipu daya, serta permainan licik, dan juga taktik palsu.
Tadinya saya pikir, partai kebijakan pemerintah mengambil putusan memilih jagoan calon pilkada ini dengan prinsip terkenal Latin “minus malum”, atau “yang paling sedikit buruknya dalam antara yang mana buruk-buruk”. Ternyata pilihannya malah “maior malum”, atau “yang keburukannya sedikit tambahan banyak pada antara berbagai (orang) yang digunakan buruk-buruk”.
Saya jadi ingat pada diktum yang mana konon katanya dari Romo Franz Magnis Suseno, S.J., “Pemilu tidak untuk memilih yang terbaik, tapi untuk mengurangi yang dimaksud terburuk berkuasa.” Kata-kata ini selalu dimunculkan setiap pilpres lalu pilkada. Pilihlah yang kadar keburukannya lebih besar sedikit, begitu kira-kira maknanya. Mirip dengan “minus malum” tadi.
Pilkada untuk menghindari yang digunakan terburuk berkuasa terdengar sangat tendensius. Seakan-akan cuma sebuah tujuan minimal saja. Pragmatis minimalis. pemilihan seharusnya memilih yang dimaksud terbaik pada antara yang baik-baik. Tapi mungkinkah itu terjadi? Justru itu yang mana harus kita tuju.
