Jakarta – Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab baru-baru ini belum memunculkan kepastian masalah penanaman modal bagi proyek Ibu Daerah Perkotaan Nusantara pada berhadapan dengan IKN. Dari delapan nota kesepahaman atau MoU yang digunakan disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.
Sampai pada waktu ini, belum ada realisasi penanaman modal asing untuk IKN walau pemerintah sudah ada menerima banyak nota kesepahaman (MoU) dan juga letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama.
Hal itu diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada waktu menjawab pertanyaan pada rapat bersatu Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang tersebut masuk di dalam IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah pembangunan ekonomi PMDN semuanya. Belum ada PMA (penanaman modal asing) yang digunakan melakukan groundbreaking,” kata Bahlil.
Ihwal penanam modal asing dari UEA, sebelumya pada awal Juni setelah itu Jokowi mengutarakan perusahaan dari negara itu, Emaar Properties, telah berjanji untuk menyumbangkan modal di IKN. Meskipun begitu, Kepala Negara belum membeberkan nilai pembangunan ekonomi yang tersebut ia maksud. Jokowi berujar kesepakatan penanaman modal akan diteken bulan ini.
“Saya enggak mau sebut lantaran belum tanda tangan, tapi gede banget (investasinya),” kata Jokowi pada pidato pada waktu melaksanakan groundbreaking Astra Biz Center dan juga Nusantara Botanical Garden, di dalam IKN, Selasa, 4 Juni 2024. “Insya Allah nanti (tanda tangan) di dalam bulan Juli dalam Abu Dhabi atau Dubai.”
Tapi, ternyata Jokowi pulang ke Tanah Air dengan tangan hampa terkait kesepakatan penanaman modal tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan penanam modal asing enggan menginvestasikan dananya ke perkembangan IKN. Sejumlah pengamat sudah memberikan tanggapan terkait pendorong pemodal asing seret masuk ke IKN.
Menurut pengamat kebijakan masyarakat Agus Pambagio wajar jikalau penanam modal asing enggan masuk ke proyek penyelenggaraan IKN. Menurut dia, pemodal berpandangan bahwa proyek yang disebutkan kurang prospektif secara bisnis. Pihaknya menegaskan, indikator utama pada berinvestasi adalah masalah imbal hasil.
Imbal hasil penanaman modal yang disebutkan salah satunya yang dimaksud paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi di wilayah tersebut. Sementara itu, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum dapat diperkirakan. Sebab belaka ASN tertentu belaka yang mana akan pindah.
“Kalau masih greenfield itu mana ada penanam modal mau. Kalau infrastruktur tidak ada ada, masa suruh investasi? Mau bikin apa, kan masih belum tahu di situ berapa pemukim yang mana akan tinggal, kelas apa, kan belum ada,” kata Agus untuk media awal Juli lalu.
Pemerintah, kata dia, pada waktu ini boleh cuma mengantongi banyak surat pernyataan minat untuk berinvestasi dari penanam modal asing. Namun, hal itu tidaklah lantas berubah menjadi patokan dia akan banyak menggarap proyek perkembangan IKN. Penanam Modal asing tentu mempelajari kemungkinan buruk berinvestasi di dalam IKN.
“Akhirnya ngaku, tidak ada ada tuh penanam modal (asing) yang dimaksud datang, ya waktu rapat sih datang saja, dikasih makan, dikasih minum, oh iya beliau tertarik. Begitu dipelajari, waduh ini sih blangsak, tidaklah jadilah dia,” sambungnya.
Masalah lain yang menurut Agus krusial lalu berubah menjadi penyebab penanaman modal asing masih susah masuk ke Nusantara secara umum menurutnya adalah masalah korupsi. Hal ini kemudian menghasilkan kepercayaan pemodal terkikis sewaktu hendak menaruh modal ke Indonesia.
“Yang penting sekarang pemodal datang, supaya pemodal datang, jangan palakin mereka, atur yang tersebut baik, jangan minta saham, kerja kaga minta iya, izin apa dipersulit, datangkan unsur baku dipersulit, kan gitu sekarang,” katanya.
Sementara itu, menurut pengamat ekonomi Amrullah Hakim pemicu dari penanam modal asing dalam IKN masih ragu mendanai megaproyek yang dimaksud salah satunya belum adanya pemberian insentif pajak hingga regulasi yang mana cenderung berbelit-belit. Padahal menurut Amrullah, Indonesia berpote besar untuk menantang investor. Tetapi harus disertai dengan kesinambungan di pemerintahan kemudian kepastian hukum.
‘Jadi kita harus menghasilkan regulasi secara hukum yang tersebut tak plin-plan ya, yang tersebut tidak ada berubah-ubah (pastinya) membutuhkan kepastian hukum,” katanya pada Kamis, 13 Juni 2024 lalu, seperti dilansir dari NU Online.
Anggota Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) ini juga menekankan pentingnya pemerintahan baru Indonesia untuk mampu merawat stabilitas negara, agar pemodal asing berminat untuk berinvestasi ke IKN.
“Kita harus membuktikan pasca itu, ke depan, dengan pergantian pemerintahan republik Nusantara apakah kita masih bisa jadi melindungi stabilitas ekonomi, urusan politik lalu keamanan, sebelum kita dapat menjamin akan mendapatkan penanaman modal asing,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | DANIEL A. FAJRI | RIRI RAHAYU
Pilihan editor: Genjot Pembangunan Bandara dalam IKN 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan
Artikel ini disadur dari Kata Pengamat Ihwal Seretnya Investor Asing Masuk ke IKN
