Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan belum ada rencana untuk membatasi substansi bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus 2024. Kepala negara memaparkan bahkan pemerintah belum mengkaji rencana kebijakan tersebut.
“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Jokowi ke Lanud Halim Perdanakusuma, Ibukota Timur, pada Selasa, 16 Juli 2024.
Menteri Koordinator Sektor Maritim kemudian Penyertaan Modal Luhut Pandjaitan sebelumnya mengharapkan, pembelian BBM subsidi akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengutarakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih banyak tepat sasaran.
Melalui akun Instagram pada Selasa, 8 Juli 2024, Luhut mengutarakan bahwa Pertamina sudah ada menyiapkan aturan persoalan pemberian subsidi yang tidaklah tepat itu. “Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah ada bisa jadi mulai, ke mana pendatang yang tersebut tidak ada berhak dapat subsidi itu akan dapat kita kurangi. Kita hitung di dalam situ,” ungkap dia.
Menteri BUMN Erick Thohir, pada kesempatan terpisah ke Istana Kepresidenan Ibukota pada Rabu, 10 Juli 2024, memaparkan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh warga yang dimaksud membutuhkan juga telah mampu. Namun Erick menjelaskan Kementerian tidak kementerian yang menghasilkan kebijakan.
“Perpres 191 kita masih nunggu belum turun,” kata Erick. Perpres 191 tahun 2014 merupakan peraturan tentang Penyediaan, Pendistribusian, juga Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto memandang pernyataan Luhut tentang wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus tidak ada elok disampaikan.
Sebab, tanggal itu bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. “Masak hadiah ulang tahun berbentuk penerapan pembatasan BBM bersubsidi,” kata Mulyanto melalui keterangaN tercatat 16 Juli 2024.
Artikel ini disadur dari Jokowi Pastikan Belum Ada Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus
