Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal asuransi kendaraan bermotor tidaklah mampu bersifat wajib serta mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga pada waktu ini kesadaraan rakyat Tanah Air untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada ke level kelas menengah atas.
Faisal menegaskan, dalam daerah-daerah, komunitas tidaklah memikirkan asuransi kendaraan akibat ada keperluan lebih lanjut mendesak seperti konsumsi untuk pangan. “Kenapa harus diwajibkan kalau warga merasa tidak ada ada risikonya. Ini adalah akan kesulitan oleh sebab itu di dalam pedesaan misalnya bukan ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini memiliki kemungkinan meningkatkan inflasi,” ujar Faisal pada waktu ditemui usai bermetamorfosis menjadi pembicara di forum non-bank financial di dalam Jakarta, hari terakhir pekan 26 Juli 2024.
Faisal menambahkan, kebijakan yang disebutkan tak harus dieksekusi pada waktu dekat. Menurutnya tidak ada semua negara berhasil meningkatkan sektor sektor keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.
Menurut Faisal, seharus pemerintah memperbaiki sistem keamanan bidang sektor keuangan. Sehingga berikutnya dapat memicu peningkatan partisipasi rakyat di berasuransi. “Tapi ini langkah yang harus diiringi juga dengan perbaikan ekonomi. Bagaimana mampu kalau peningkatan perekonomian mentok di dalam 5 persen saja,” ujarnya.
Diwawancarai terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan juga Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengakui hal tersebut. Ogi mengemukakan rendahnya partisipasi komunitas untuk terlibat pada asuransi dipicu dikarenakan minimnya pengetahuan akan pentingnya asuransi.
“Tanpa literasi pemukim tak tahu kebutuhannya atau apa. Jadi kalau itu literasi dapat dilaksanakan serta permintaan itu akan muncul. Kalau saya tiada punya komoditas asuransi, maka saya akan berisiko lebih. Itu yang edukasi itu yang diperlukan terus-menerus dilakukan,” katanya.
Ogi menyatakan ketika ini paradigma mengenai asuransi harus diubah. Dia menilai, kesadaran rakyat terhadap produk-produk jasa keuangan tak bisa jadi direalisasikan secara instan. “Makanya campaign untuk asuransi kita ubah, kalau dulu mari berasuransi, sekarang itu pahami, paham dulu, baru miliki,” katanya.
Pilihan editor: Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian perihal Wajib Asuransi Kendaraan
Artikel ini disadur dari Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak
