JAKARTA – Dosen Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menyampaikan terjadi berbagai ketidakpuasan dalam sebagian tempat Hal ini akibat putusnya aspirasi rakyat terhadap calon kepala tempat yang tersebut progresif di pemilihan gubernur 2024 .
Menurut dia, terjadi sentralisasi pencalonan juga hegemoni pengurus pusat partai kebijakan pemerintah melalui rekomendasi dari DPP partai.
“Di Ibukota Indonesia ada Anies Baswedan lalu Ahok. Kok yang dicalonkan lain. Nah, itu yang tersebut menjadi problem,” kata Titi pada waktu mengisi dialog Webinar: Kotak Kosong untuk Semua Daerah. Mungkinkah?, Hari Minggu (8/9/2024).
Terputusnya aspirasi dapat dirasakan secara dengan segera oleh penduduk kemudian memunculkan ekspresi ketidakpuasan dengan adanya pergerakan mencoblos semua kandidat. Bahkan, ada lokasi yang mana masyarakatnya menolak penampilan calon tertentu sebagai bentuk kemarahan.
“Di daerah-daerah calon tunggal ada pergerakan tandingan mendaftarkan kotak kosong setelahnya calon tunggal didaftarkan. Misalnya dalam Perkotaan Pangkalpinang, Asahan, Gresik, juga beberapa wilayah lain,” ucapnya.
Ketidakpuasan yang disebutkan turut menghasilkan ucapan kosong, kotak kosong, atau pergerakan bukan memilih calon tunggal menjadi wacana yang tersebut dibahas pada ruang publik.
“Pembahasan blank vote, kata-kata kosong, kotak kosong, atau none of the above atau nggak pilih semuanya, itu menarik untuk dibincangkan sebab ini perihal formalisasi ekspresi kebijakan pemerintah yang digunakan berbeda bahwa bukan semua ekspresi urusan politik itu dapat diwadahi oleh pasangan calon yang tersebut ada dalam kotak suara,” ujar Titi.
Dia merekomendasikan adanya evaluasi berhadapan dengan sentralisasi pencalonan kepala lalu delegasi kepala daerah. Selain itu, beliau menyarankan agar otonomi pencalonan diberikan terhadap pengurus partai dalam daerah, bukanlah seperti ketika ini yang mana terpusat di dalam DPP.
