Reshuffle Kabinet yang digunakan Umurnya Tinggal 5 Akhir Pekan Lagi, Pakar: Pemborosan Uang Negara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet pada penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keputusan ini memunculkan banyak pertanyaan dan juga kritik mengenai urgensi juga kegunaan reshuffle, khususnya dikarenakan sisa waktu masa jabatan hanya sekali sekitar 1,5 bulan.

Pakar Kebijakan dan juga Ekonom UPN Veteran Ibukota Achmad Nur Hidayat menilai reshuffle kali ini selain tiada efektif juga memboroskan anggaran negara serta dapat mengakibatkan kesan bahwa penggantian menteri dijalankan untuk kepentingan pribadi, tidak untuk negara.

“Mengganti menteri di waktu yang dimaksud sangat singkat, kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan merupakan langkah tidak ada efisien dari segi kinerja maupun anggaran,” ujar Achmad, Rabu (11/9/2024).

Menteri baru yang digunakan diangkat di waktu sesingkat itu tak akan memiliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau inovasi signifikan.

Waktu yang dimaksud diperlukan untuk beradaptasi dengan tempat baru juga memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan sumbangan yang tersebut berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir bukan akan berdampak, menjadikan pergantian ini bukan tambahan dari sekadar formalitas kebijakan pemerintah tanpa faedah nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, lebih banyak bijaksana jikalau Presiden menunjuk manusia Pelaksana tugas (Plt) dari pada kementerian di tempat bawah koordinasi kementerian terkait daripada melakukan reshuffle yang mana penuh biaya.

Penunjukan Plt akan lebih besar efektif dikarenakan pejabat yang mana ditunjuk biasanya sudah ada memahami seluk-beluk kementerian kemudian bukan perlu melintasi proses penyesuaian yang digunakan panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih tinggi optimal dalam sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.

Langkah ini juga mampu menghemat anggaran negara yang mana semestinya bukan perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, dan juga penyesuaian birokrasi lainnya.

Dia menuturkan reshuffle kalini ini mengakibatkan kesan yang kurang baik di dalam mata publik. Seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan yang dimaksud dapat memunculkan prakiraan bahwa menteri baru merasa mempunyai utang budi terhadap pribadi presiden.