JAKARTA – Ketua Institut Studi Transportasi Ki Darmaningtyas menilai wacana penetapan tarif KRL berbasis NIK sebagai bentuk keterpurukan pembenahan sistem transportasi umum di dalam Indonesia. Sebab, hal yang dimaksud bukan selaras dengan cita-cita penurunan emisi karbon dan juga mengatasi kemacetan dengan mengupayakan publik untuk menggunakan transportasi umum.
“Saya pribadi, lebih besar suka dan juga tambahan menyokong subsidi transportasi daripada subsidi tepat sasaran. Karena sangat jauh lebih besar banyak keuntungannya dibandingkan subsidi tepat sasaran,” kata beliau pada waktu dihubungi MNC Portal, Akhir Pekan (31/8/2024).
Darmaningtyas menjelaskan, keuntungan subsidi tepat sasaran itu cuma dirasakan oleh golongan tidak ada mampu saja. Sedangkan subsidi transportasi keuntungannya dapat dinikmati oleh semua warga yang menggunakan angkutan umum, polusi udara juga dapat dikurangi akibat berkurangnya pemanfaatan kendaraan pribadi kemudian beralih ke KRL.
“Kemacetan wilayah Jabodetabek juga dapat dikurangi sebab sebagian motor kemudian mobil parkir pada stasiun juga penggunanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Anggaran negara kemungkinan besar juga bisa jadi dihemat lantaran subsidi untuk BBM bisa saja ditekan,” kata Darmaningtyas.
“Sungguh Langkah mundur kemudian tak punya visi yang mana jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi Ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan,” tambahnya.
Darmaningtyas menegaskan, apabila eksekutif melalui Kementerian Perhubungan hendak mengempiskan anggaran PSO untuk KRL agar tidaklah bebenani ruang fiskal, maka sanggup untuk melakukan penyesuain tarif KRL yang belum pernah naik sejak tahun 2016 lalu.
Sehingga dengan menyesuaikan tarif KRL secepatnya akan berdampak pada pengurangan subsidi dan juga menjaga layanan KRL menjadi tambahan baik dikarenakan perusahaan miliki cashflow yang dimaksud cukup untuk beroperasi setiap harinya.
Menurutnya, DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan sebelumnya juga sudah ada memproduksi perhitungan mengenai besarnya subsidi yang dimaksud akan dapat dihemat dengan penyesuaian tarif Rp2.000,- cuma pada 15 km pertama saja.
“Kalau orang naik KRL sepanjang 15 km serta membayar Rp5.000, itu masih amat terjangkau. Yang betul-betul tiada mampu, baru mengajukan permohonan keringanan, juga pada waktu itulah pemanfaatan NIK baru relevan. Tapi kalau pemakaian NIK untuk semua pengguna KRL Jabodetabek lalu layanan KCI lainnya jelas bukan tepat,” pungkasnya.
