Surabaya – Bermacam-macam warga kader serta simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Daerah Perkotaan Surabaya melaksanakan acara refleksi juga do’a bersatu mengenang 28 tahun perkembangan kudeta 27 Juli 1996 dalam DKI Jakarta atau yang digunakan kerap disebut dengan kudatuli. Peringatan tragedi berdarah itu dilaksanakan di dalam kantor PDIP Surabaya, Jalan Setail, pada Hari Sabtu malam, 27 Juli 2024.
Mereka duduk lesehan di terpal yang dilakukan ke jalan raya tepat di depan kantor cabang partai berlambang kepala banteng moncong putih itu. Jalan Setail yang mana tepat berada di dalam sisi kanan Kebun Binatang Surabaya itu pun ditutup. Sebagian massa yang dimaksud tak kebagian terpal memilih duduk ke trotoar.
Acara diawali dengan pemutaran film dokumenter peristiwa-peristiwa urusan politik sebelum perebutan kantor PDI pro-Megawati pada Jalan Diponegoro, Jakarta, hingga puncaknya terjadinya aksi kekerasan oleh massa pro-Soerjadi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebutkan lima warga massa PDI Promeg yang tersebut berada di di area kantor tewas, 149 luka-luka dan juga 23 hilang.
Setelah menyaksikan film dokumenter, perserta refleksi serta do’a dengan menyanyikan lagu Darah Juang diiringi pertentangan biola yang dimaksud dimainkan salah seseorang anggota PDIP. Selanjutnya diisi dengan orasi oleh Ketua PDIP Surabaya Adi Sutarwijono dan juga kader senior Armuji yang tersebut juga Wakil Wali Pusat Kota Surabaya.
Dalam orasinya Adi mengemukakan bahwa upaya pengambilalihan paksa kantor PDI pada 27 Juli 1996 itu memulai membantah penduduk pada Surabaya pada keesokan harinya, Ahad, 28 Juli. “Tapi massa dibubarkan paksa secara represif oleh aparat keamanan,” kata Adi.
Adapun Armuji menekankan bahwa PDIP merupakan partai kebijakan pemerintah yang tersebut mempunyai prinsip kuat pada berjuang mensejahterakan rakyat. Sebagai partai yang dimaksud meneruskan ideologi Presiden Sukarno, Armuji mengajukan permohonan para kader peka terhadap penderitaan wong cilik serta menebalkan jiwa gotong royong. “Kader PDIP itu tak hanya saja sekedar politikus, tapi politikus yang digunakan punya prinsip,” kata dia.
Saksi sejarah kejadian kekerasan di dalam Surabaya itu, Sri Mulyono Herlambang, menuturkan, mula-mula massa berkonsentrasi di dalam depan Kebun Binatang pada Minggu pagi dan juga berencana long march menuju Gedung Grahadi pada Jalan Pemimpin wilayah Suryo, Namun belum sampai melakukan pergerakan jauh, merek dihadang dan juga dibubarkan oleh tentara dari Kodam V/ Brawijaya.
Bentrokan tak bisa saja dihindari. Massa kocar-kacir. Beberapa warga ditangkap dan juga dibawa ke markas Komando Distrik Militer Tegalsari. “Korban penangkapan antara lain Adi Sutarwijono sendiri, kemudian seseorang fotografer koran lokal,” tutur Herlambang yang digunakan juga hadir di refleksi tersebut.
Herlambang berujar kejadian 27 Juli 1996 dalam Ibukota merupakan puncak ketegangan antara PDI dengan pemerintah. Ketegangan itu bermula ketika Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada kongres luar biasa ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada 1993. Megawati menjelma sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap Orde Baru.
Pemerintah mencoba menggulingkan Megawati kemudian menggantinya dengan pemukim yang tersebut pro-Presiden Soeharto. Di Surabaya, pemerintah berjuang mendongkel Ketua PDI Jawa Timur Sutjipto yang digunakan pengikut setia Megawati, setelah itu menggantinya dengan Latief Pudjosakti. Sikap pemerintah yang digunakan mengobok-obok internal PDI itu dilawan oleh massa Promeg. Mereka mendirikan basis perlawanan di Jalan Pandegiling Surabaya yang digunakan juga kantor Sutjipto.
“Ada tokoh-tokoh lokal Surabaya yang digunakan berdiri di depan, selain Sutjipto sendiri, juga Luwih Soepomo, Bambang DH kemudian Soesilo Muslim,” kata Herlambang.
Pemerintah, kata mantan jurnalis itu, menemukan kesempatan menghabisi PDI Megawati baik di dalam Ibukota maupun di Surabaya setelahnya meletus unjuk rasa buruh di Jalan Tanjungsari Surabaya awal 1996. Aksi kaum pekerja yang digunakan digerakkan oleh anggota Partai Rakyat Demokratik serta Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi itu menjadi titik awal aparat makin berperan represif.
“Sebelum meletus kejadian 27 Juli 1996 ke Jakarta, saya sempat diberi tahu oleh pribadi tentara bahwa beberapa aktivis PDI Pomeg, PRD dan juga SMID di dalam Surabaya memang sebenarnya telah berubah menjadi target penangkapan,” kata dia.
Artikel ini disadur dari Ratusan Kader PDIP Surabaya Gelar Refleksi 28 Tahun Peristiwa 27 Juli 1996
