JAKARTA – Angin segar yang tersebut dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu ternyata belum dirasakan oleh pengembang rumah subsidi. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Biaya Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Area Perekonomian pada 27 Agustus 2024 pada waktu mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi publik berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan bisa saja menggalakkan kemampuan kelas menengah dalam sektor konsumsi, khususnya di area bidang perumahan.
Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang dimaksud dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Junaidi Abdillah Ketua Umum Aosisasi Ahli pengembangan Perumahan serta Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan, hingga pada waktu ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.
“Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum mampu terlaksana. Kami sudah kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang sebenarnya belum ada kejelasan. Jadinya belum bisa saja akad kredit juga realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan bukanlah tertunda,” tegas Junaidi di keteranganya, Kamis (12/09/2024)
Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini bukanlah janji manis sebab kita pengembang rumah subsidi, dan juga khususnya yang tegabung di APERSI yang digunakan mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.
“Dan seharusnya, di dalam penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang dimaksud tinggal hitungan bulan ini, sanggup menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait acara pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai acara yang tersebut selama ini sudah ada baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” imbuh Junaidi.
Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini menimbulkan pengembang lebih banyak berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya lantaran banyak pengembang mempunyai kewajiban pembayaran dalam perbankan yang tak bisa saja ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang ketika ini sejumlah yang tersebut menganggur lantaran tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.
Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya oleh sebab itu pada konstruksi properti atau perumahan, selalu menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor bidang yang mana juga akan bergerak apabila ada penyelenggaraan perumahan.
“Tak semata-mata itu, warga warga berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima rumah subsidi juga menanti realisasi ini,” tegas Junaidi.
