JAKARTA – eksekutif melalui Kementerian Sektor Kemaritiman serta Pengembangan Usaha memverifikasi tiada akan mencabut BBM subsidi di dalam masyarakat. Namun total kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Sektor Kerjasama Infrastruktur kemudian Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan produksi BBM rendah sulfur yang disebutkan punya ongkos yang digunakan lebih tinggi besar ketimbang BBM dengan isi sulfur yang tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan jikalau eksekutif mau menghadirkan BBM rendah sulfur pada masyarakat.
“Kita tidaklah ada naikan nilai tukar BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang mana nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang digunakan membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, pemerintahan akan memberikan kompensasi terhadap Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tidaklah berdampak pada nilai tukar jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang dimaksud untuk menghentikan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan biaya BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM dan juga dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya ketika ini subsidi BBM yang digelontorkan bukan tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh publik kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau ia pendapatan kecil kemungkinan besar naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang tersebut lebih tinggi besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya beliau akan menggunakan bbm tambahan banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang dimaksud seharusnya dinikmati oleh rakyat yang digunakan ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang digunakan lebih tinggi kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
