Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menggerakkan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi inisiatif penghiliran nikel yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto menafsirkan kecacatan lingkungan yang digunakan disebabkan oleh maraknya pengembangan lebih lanjut kemudian penambangan nikel ke era Jokowi tidak ada sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.
Mulyanto menyebutkan inisiatif proses pengolahan lebih lanjut nikel di era Jokowi dilaksanakan secara ugal-ugalan. Selain mengakibatkan dampak kecacatan lingkungan, beliau meninjau masih berbagai rakyat miskin di sekitar tambang. Di pada waktu bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kehancuran lingkungan oleh eksploitasi nikel.
“Anomali terkait kemiskinan yang tersebut justru muncul dalam tempat kaya sumber daya alam atau tempat yang dimaksud digencarkan acara proses lanjut yang tersebut rutin disebut sebagai ‘kutukan sumber daya alam’ ini diperlukan diteliti tambahan pada oleh otoritas serta para ahli,” kata Mulyanto di keterang tercatat yang diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini mengatakan, seharusnya pengembangan lebih lanjut nikel mampu mendongkrak perekonomian penduduk lokal. Persoalan kemiskinan di dalam area penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu akibat buruknya pengelolaan dana bagi hasil lalu pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah.
“Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidaklah berdampak bagi kesejahteraan warga atau lambat dicapai,” ujarnya.
Di lain sisi, Mulyanto mengungkapkan selama ini rakyat lokal hanya sekali melibatkan sebagai pekerja kasar ke pertambangan nikel akibat terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya sanggup memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal mampu menempati kedudukan strategis di lapangan usaha nikel.
“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku selama ini secara komprehensif satu di antaranya efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor item nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan juga feronikel. Ia pun mengupayakan penghentian pembangunan smelter kelas satu yang menciptakan hasil nikel berkadar rendah tersebut.
“Kita penting mengupayakan pengembangan lebih lanjut nikel dengan nilai tambah lebih tinggi sehingga efek gandanya bagi komunitas meningkat dengan mendirikan pabrik smelter yang dimaksud memproduksi nikel berkadar lebih tinggi seperti stainless steel, baterai. Selain itu harus audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang dimaksud rawan kebakaran sehingga menyebabkan orang yang terdampar jiwa pekerja yang dimaksud tiada sedikit,” tegasnya.
Pilihan Editor: Sandiaga Pernyataan Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Artikel ini disadur dari Prabowo Diminta Evaluasi Penghiliran Nikel
