PON XXI Aceh-Sumut 2024 telah lama menyedot anggaran mencapai triliunan rupiah. otoritas pusat menjadi penggelontor dana terbesar dibandingkan dengan area atau wilayah yang dimaksud ditunjuk sebagai tuan rumah.
Pesta multi-event terbesar di dalam Indonesia itu sejatinya memang benar tidaklah mengandalkan anggaran wilayah (APBD) saja. Namun, anggaran pemerintah pusat (APBN) yang mana menjadi sumber dana terbesar. Diketahui, dana APBN yang tersedot mencapai Rp2 Billion lebih lanjut (Rp 2.242.969.480.201), sementara APBD yang tersebut digunakan Rp1 Trilyun tambahan (Rp 1.703.951.967.323).
Dalam rekap anggaran yang mana didapatkan SINDOnews, diketahui bahwa anggaran persiapan lalu pelaksanaan yang terbesar disedot oleh Sumatera Utara. Pemberian APBN untuk keperluan PON dalam wilayah itu juga dilaksanakan dengan dua jalan.
Pertama, disalurkan dari Kementerian Pemuda juga Olahraga (Kemenpora) melalui bidang pertandingan, bidang upacara, dan juga bidang peralatan sebesar Simbol Rupiah 216.929.942.240,-. Kedua, disalurkan via Kementerian PUPR untuk perkembangan Stadion Sumut, jalan stadion, juga jalan Kawasan gateball, MK, dan juga pengawasan senilai Mata Uang Rupiah 821.075.887.761.
Untuk Aceh, dana APBN yang mana digelontorkan juga tak kalah besar. Dari yang dimaksud disalurkan Kemenpora melalui bidang pertandingan, bidang upacara, kemudian bidang peralatan sebesar Rupiah 270.322.010.400,-.
Kemudian via Kementerian PUPR untuk renovasi lalu konstruksi venue di dalam Daerah Perkotaan Banda Aceh, renovasi serta pengerjaan venue dayung juga pacuan kuda, kemudian rehabilitasi juga renovasi venue tabahan di dalam Aceh, penyelenggaraan rumah susun, rehabilitasi Waduk Keuliling, peralatan rumah susun, dan juga meubelair (perabot) senilai Mata Uang Rupiah 904.447.994.800.
Kemenpora juga menggelontorkan APBN ke KONI Pusat untuk Panwasrah PON, Bagian Keabsahan, lalu Sektor Pengawasan sebesar Mata Uang Rupiah 30.193.645.000. Jadi, apabila dibagi bantuan dana dari APBN yang disalurkan via Kemenpora, nilainya mencapai Mata Uang Rupiah 517.445.597.640. Sementara, dari APBN yang digunakan disalurkan PUPR senilai Rp.1.725.523.882.561.
Melihat total angka-angka pada atas, PON yang digunakan merupakan garapan nasional ini memang benar menjadi tanggung jawab pembiayaan dengan antara pusat serta daerah. Namun, selama ini, anggaran pusat atau APBN yang tersebut digelontorkan memang sebenarnya lebih tinggi besar besar daripada anggaran area atau APBD.
Dengan dana total keinginan PON yang digunakan mencapai 3 Ribu Miliar lebih lanjut (Rp 3.946.921.447.524), dana APBN yang digelontorkan lebih tinggi besar mencapai 2 Ribu Miliar lebih banyak (Rp 2.242.969.480.201), sementara APBD yang digunakan digunakan hanya sekali 1 Ribu Miliar lebih besar (Rp 1.703.951.967.323).
Melihat besarnya dana pusat yang dimaksud digelontorkan ke daerah, tetapi ada kenyataan bahwa area yang dimaksud memiliki minat menjadi tuan rumah PON mengajukan diri, maka perlu ditinjau ulang kesiapan dari daerah-daerah tersebut. Artinya, apabila APBD-nya minim, tak perlu lagi bersusah payah demi gengsi menjadi tuan rumah PON, daripada pelaksanaanya tak maksimal akibat dana tempat yang dimaksud kurang.
