Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyokong presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi acara hilirisasi nikel yang mana diwujudkan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto menyimpulkan kerusakan lingkungan yang digunakan disebabkan maraknya pengembangan lebih lanjut dan juga penambangan nikel ke era Jokowi tidaklah sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.
Mulyanto menyampaikan era Jokowi melakukan proses pengolahan lebih lanjut nikel secara ugal-ugalan. Selain mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan, Mulyanto mengamati masih banyak penduduk miskin di dalam sekitar tambang. Di ketika bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kecacatan lingkungan oleh eksploitasi nikel.
“Anomali terkait kemiskinan yang dimaksud justru terbentuk di dalam wilayah kaya sumber daya alam atau wilayah yang digencarkan acara proses pengolahan lebih lanjut yang banyak disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” (deutch desease) ini harus diteliti lebih tinggi di oleh otoritas kemudian para ahli,” kata Mulyanto di penjelasan tertoreh yang diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, seharusnya pengembangan lebih lanjut nikel dapat mendongkrak perekonomian penduduk lokal. Persoalan kemiskinan dalam wilayah penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu oleh sebab itu buruknya pengelolaan dana bagi hasil kemudian pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah. “Sehingga pemasukan yang dimaksud besar sekalipun tak berdampak bagi kesejahteraan penduduk atau lambat dicapai,” ujarnya.
Di lain sisi, Mulyanto mengutarakan selama ini rakyat lokal cuma melibatkan sebagai pekerja kasar di pertambangan nikel oleh sebab itu terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya bisa jadi memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal bisa jadi menempati sikap strategis pada sektor nikel.
“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku selama ini secara komprehensif salah satunya efisiensi dana konstruksi untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor barang nikel setengah jadi berkadar rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan feronikel. Ia pun menyokong penghentian konstruksi smelter kelas satu yang digunakan memunculkan barang nikel berkadar rendah tersebut.
“Kita penting menggalakkan proses lanjut nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi komunitas meningkat dengan mendirikan pabrik smelter yang mana memproduksi nikel berkadar membesar seperti stainless steel, baterai. Selain itu penting audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari Cina yang rawan kebakaran sehingga memunculkan orang yang terluka jiwa pekerja yang dimaksud tidaklah sedikit,” tegasnya.
Pilihan editor: Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini adalah Reaksi Stafsus ESDM
Artikel ini disadur dari Politisi PKS Ingatkan Prabowo Subianto Evaluasi Program Hilirisasi Nikel
