Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Wanti-wanti Panglima TNI hingga Kapolri Tak Lakukan Mutasi selama Pemilihan Kepala Daerah
Jakarta – Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, juga Ketenteraman atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memohonkan untuk pimpinan TNI, kejaksaan, hingga Polri tidak melakukan mutasi jabatan selama pemilihan kepala daerah pada November 2024 mendatang. Ia menilai, imbauan itu menyangkut persoalan pengelolaan anggaran serta penyelesaian sengketa di Pilkada.
“Kami mengharapkan terhadap pimpinan TNI, Polri untuk tiada merotasi dulu pejabatnya,” kata Hadi pada waktu Rapat Sinkronisasi Kesiapan pemilihan kepala daerah dalam Bali, dipantau dari YouTube Kemenkopolhukam, Kamis, 1 Agustus 2024.
Ia mengatakan, lembaga penegak hukum itu perlu menyimpan rencana-rencana yang mana dibuat mendekati persiapan Pilkada. Salah satunya ialah rencana anggaran agar bisa jadi dikelola dengan baik.
Karena itu, Hadi mengimbau agar sementara waktu bukan ada mutasi jabatan ke TNI juga Polri. Namun, Hadi memohon agar pejabat TNI dan juga Polri yang memang sebenarnya telah waktunya purn tugas sebelum pelaksanaan Pilkada, tidaklah penting ditunda masa pensiunnya.
“Saya kira Panglima TNI kemudian Kapolri telah merencanakan itu, kecuali yang digunakan sudah ada pensiun,” ujarnya.
Selain TNI lalu Polri, ia juga mengimbau terhadap Kejaksaan Agung agar tidaklah merotasi jajarannya di dalam tiap-tiap wilayah. Ia mengungkapkan, Kejaksaan Agung mempunyai peran sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu ke tiap-tiap wilayah Indonesia.
“Akan saya ungkapkan kembali untuk Panglima TNI, Kapolri, dan juga Jaksa Agung supaya permanen dipertahankan sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak sekesai,” katanya.
Ia juga mengimbau untuk pemerintah area agar mempertahankan stabilitas wilayah, khususnya di bidang politik, hukum, juga keamanan mendekati pemilihan kepala daerah serentak November mendatang. Ia meminta-minta situasi ke area bisa jadi kondusif serta terkendali hingga pemilihan gubernur usai.
Termasuk, kata dia, dengan menyiapkan infrastruktur perihal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah agar berlangsung sesuai dengan jadwal yang dimaksud telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hadi juga menginstruksikan agar adanya koordinasi antara pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah.
Akhir Juli 2024 lalu, TNI dan juga Polri kompak melakukan mutasi jabatan untuk beratus-ratus personelnya. Setidaknya ada 256 perwira membesar TNI yang mana dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Salah satunya ialah Mayjen Hasan yang mana saat ini dimutasi menjadi Panglima Komando Cadangan Krusial Angkatan Darat atau Pangkostrad, menggantikan Letjen Muhammad Saleh Mustafa.
Di tubuh Polri, ada 157 personel kepolisian yang dimaksud dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya adalah Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi yang dimutasi untuk penugasan ke Kementerian Perdagangan.
Artikel ini disadur dari Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Wanti-wanti Panglima TNI hingga Kapolri Tak Lakukan Mutasi selama Pilkada
