Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengungkap pernyataan pasca lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Nusantara pada peringkat BBB, satu tingkat di dalam berhadapan dengan investment grade dengan outlook stabil. Pemimpin wilayah BI Perry Warjiyo mengatakan, afirmasi peringkat yang disebutkan mencerminkan kepercayaan globus internasional terhadap prospek perekonomian Indonesi yang baik.
“Serta mencerminkan keyakinan terhadap langkah-langkah sinergi kebijakan yang dimaksud ditempuh oleh pemerintah kemudian BI,” kata Perry di keterang resmi pada Rabu, 31 Juli 2024.
Sovereign Credit Rating merupakan penilaian terhadap kemampuan pemerintah untuk melunasi utangnya. Menurut Perry, afirmasi peringkat dari S&P yang dimaksud menguatkan keyakinan lembaga pemeringkat utama seperti Fitch serta Moody’s yang mana terlebih dahulu memberikan afirmasi untuk Negara Indonesia pada awal 2024.
“BI terus terus menguatkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk menjamin terjaganya stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan yang tersebut menyokong pertumbuhan sektor ekonomi berkelanjutan, di berada dalam tantangan ketidakpastian global,” tutur Perry.
Dalam penilaiannya, S&P meyakini bahwa prospek peningkatan dunia usaha Indonesia akan tetap solid. Di samping itu, ketahanan eksternal juga beban utang pemerintah juga diyakini terjaga, didukung oleh kerangka kebijakan moneter juga fiskal yang tersebut kredibel.
S&P memproyeksikan rerata perkembangan sektor ekonomi Indonesia selama tiga sampai empat tahun ke depan kekal terjaga pada kisaran 5 persen. Pertumbuhan perekonomian didorong oleh permintaan domestik yang masih kuat, dan juga belanja pemerintah lalu pembangunan ekonomi swasta yang digunakan meningkat.
Kemudian, S&P memandang ketahanan sektor eksternal akan masih terjaga pada jangka menengah. Performa sektor eksternal didukung oleh prakiraan kenaikan ekspor, sejalan dengan implementasi kebijakan penghiliran pada berada dalam melemahnya nilai tukar komoditas. Selain itu, pengembangan strategi operasi moneter yang tersebut pro-market dengan pemakaian instrumen berbasis bursa dinilai semakin meningkatkan fleksibilitas kebijakan moneter.
Pada sektor fiskal, S&P memandang pemerintah masih berazam untuk melindungi defisit fiskal di bawah 3 persen dari produk-produk domestik bruto (PDB). Secara umum, S&P meyakini pemerintahan baru akan memperhatikan aspek keberlanjutan kebijakan, guna mempertahankan kredibilitas juga mengelak disrupsi perekonomian dan juga keuangan yang dimaksud signifikan.
Pilihan Editor: Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi: Pekerja Celaka dikarenakan UU Cipta Kerja
Artikel ini disadur dari Perry Warjiyo: Dunia Percaya Prospek Ekonomi Indonesia
