JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk mampu mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan pada acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang digunakan dijalankan di tempat Kompleks Parlemen Jakarta, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang disebutkan akan terdiri dari penerimaan perpajakan kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan masih menjaga iklim pembangunan ekonomi lalu kelestarian lingkungan dan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang digunakan terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi pada Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 dalam Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak lalu peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola kemudian administrasi perpajakan, dan juga pemberian insentif perpajakan yang tersebut terarah dan juga terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus diadakan melalui pengaplikasian teknologi untuk perencanaan serta pelaporan, penguatan tata kelola kemudian pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan juga sumber daya alam, juga memacu pembaharuan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Ekonomi Nasional atau Rp616,2 triliun yang mana akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang mana aman juga dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, pemerintahan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mengupayakan kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Penanaman Modal (LPI), kemudian Special Mission Vehicle (SMV), dan juga peningkatan akses pembiayaan bagi rakyat berpenghasilan rendah, UMKM, kemudian Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan pada rentang 7–8%. Rasio gini di kisaran 0,379–0,382. Angka Modal Individu (IMM) pada level 0,56. Angka Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di area kisaran 115–120. Kuantitas Tukar Nelayan (NTN) dijaga di dalam kisaran 105–108,” imbuhnya.
