JAKARTA – Menteri Tenaga lalu Narasumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membuka pendapat mengenai pernyataan Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman lalu Pengembangan Usaha (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang dimaksud menilai adanya ketidaksesuaian regulasi dan juga mengakibatkan ketidakhadiran pembangunan ekonomi migas selama 30 tahun terakhir.
“Enggak, tidak itu,” tegas Menteri ESDM, Arifin ketika ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI – DPD RI, Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2024 yang digunakan dijalankan dalam Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Hari Jumat (16/8/2024).
Menurutnya, hal ini berawal sejak 2012, dimana ketika itu dilaksanakan pengeboran besar-besaran yang dimaksud menghabiskan dana hingga USD2,5 miliar.
“Jadi waktu itu tahun 2012, dulu kita sempat pick. Terus kemudian tahun 2012, kejadian udah ngebor besar, habis USD2,5 miliar terus Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) itu dry hole. Nah kemudian juga dari situ di dalam tempat-tempat lain telah mulai ketemu sumber-sumber baru. Jadi, mereka itu (KKKS) pada pindah,” tuturnya.
Arifin mengatakan, hal itulah yang mana kemudian memunculkan persaingan antara area yang mana mempunyai kebijakan fiskal yang digunakan menguntungkan dengan yang dimaksud kurang menguntungkan. “Karena pasti milihnya yang mana itu, kan? Makanya kita harus memperbaiki kebijakan untuk dapat menarik penanaman modal lagi,” tegasnya.
“Tapi sekarang, Alhamdulillah, ya. Mungkin sejumlah yang digunakan ketemu potensi,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman kemudian Penanaman Modal (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait adanya ketidaksesuaian regulasi yang akhirnya mengakibatkan ketidakhadiran pembangunan ekonomi baru di tempat sektor migas selama 30 tahun terakhir.
“Jadi saya juga mengungkapkan untuk rekan kita dari Menteri Keuangan, ada sesuatu yang dimaksud salah dengan kalian, 30 tahun tidaklah ada investasi, pasti ada yang salah dengan peraturannya,” jelasnya ketika ditemui di Supply Chain & National Capacity Summit 2024 yang dimaksud dijalankan dalam DKI Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).
Oleh akibat itu, Luhut menegaskan perlu adanya perbaikan hingga pembaharuan peraturan agar selaras dengan permintaan investasi. Sebab menurutnya, jikalau bukan ada pihak yang digunakan tertarik berinvestasi, maka hal itu mencerminkan adanya hambatan dalam di negeri.
