Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengungkapkan rapat perdana pansus haji kemungkinan dilakukan pasca semua jemaah haji Nusantara kembali ke tanah air.
“Kalau husnudzon saya itu mengawaitu semua jemaah balik dulu dari Saudi. Ini adalah mungkin saja mereka (pimpinan DPR) miliki beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu ketika dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan ia dengan anggota pansus haji lain juga telah dilakukan menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan mengenai jadwal rapat terhadap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.
“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.
Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang dimaksud akan berubah menjadi pimpinan pansus. Namun Wisnu menyatakan belum ada pembahasan mengenai siapa yang digunakan akan mengatur pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini tidak ada ada kejelasan masalah rapat perdana, beberapa anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk menyokong rapat. Ia optimistis pansus bisa jadi menyelesaikan tugasnya meskipun rapat perdana molor.
“Masa targetnya September seharusnya telah selesai. Karena kemarin kesepakatannya dalam masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengemukakan pansus sampai ketika ini belum bekerja secara resmi. Namun ia mengemukakan secara individu anggota pansus telah mulai bekerja di dalam setiap lini untuk menghimpun bukti serta aduan.
Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengemukakan rapat perdana akan diwujudkan DPR pada bulan ini, setelahnya pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.
“Pansus akan dilaksanakan DPR periode 2019-2024, kami yang digunakan akan menuntaskan,” ujar Luluk untuk Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu mengutarakan DPR tidaklah akan mewariskan program pansus haji terhadap anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin menimbulkan upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.
“Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang tersebut menemukan,” ujar Luluk.
Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji pada sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju pasca menanyakan ke partisipan sidang. Pansus ini disahkan setelahnya anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari lebih lanjut dua fraksi yang menyetujui secara resmi pembentukan pansus haji ini.
Artikel ini disadur dari Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air
