Jakarta – Kaukus Indonesi untuk Kebebasan Akademik (KIKA), sebuah wadah aksi kritis para akademisi, menemukan pola keberulangan ulah buzzer atau kelompok pendengung. Utamanya di menyerang serta menebar teror terhadap akademisi yang dimaksud sedang mengoreksi penguasa. Metodenya acapkali dalam bentuk serangan siber pada media sosial.
“Buzzer secara tiada segera dapat menyudutkan aksi peserta didik yang dimaksud kritis,” kata Koordinator KIKA, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, untuk Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024. Menurut pria yang digunakan juga Direktur Pusat Studi Anti-Korupsi serta Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, serangan pendengung diduga bertujuan untuk menggembosi solidaritas aksi sipil dari insan kampus.
Fenomena aksi pendengung mulai masif sejak 2019, di mana pemerintah kemudian parlemen merombak undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Merujuk pada kelompok bayaran untuk membela penguasa. Lembaga Penelitian, Pendidikan, juga Penerangan Kondisi Keuangan lalu Sosial (LP3ES) pernah memetakan kerja-kerja pasukan siber yang membantu pelemahan lembaga antirasuah. Lalu menyerang kelompok rakyat sipil yang mana menolak revisi undang-undang.
Kemunculannya makin masif ketika komunitas sipil mencela pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendengung tak belaka menyerang aktivis lalu akademisi, juga bekerja untuk memanipulasi opini untuk membantu kebijakan pemerintah yang mana keliru. Pola aksi ini bahkan digunakan pada masa pemilihan umum untuk memoles citra jagoan masing-masing.
Menurut Satria, fenomena kelompok buzzer telah beliau amati sejak lama. Lantaran ulah merek yang digunakan mengancam serta mengintimidasi aksi pelajar atau akademisi. Salah satu contohnya adalah penggembosan pergerakan pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) yang sedang dikampanyekan pelajar beberapa waktu lalu.
Saat pergerakan ini bermunculan beberapa bulan terakhir, Satria meninjau terdapat beberapa komentar buzzer di dalam media sosial yang dimaksud terkesan menyudutkan langkah pelajar untuk bersuara dengan daya kritisnya. “Tak heran sebab para pakar juga peserta didik atau merekan yang masuk pada kelompok kritis, akan terus disudutkan juga pendapatnya dibatasi dengan narasi-narasi tertentu.”
Pembungkaman kebebasan sipil melalui kelompok buzzer hanya sekali satu dari empat model pelanggaran kebebasan akademik yang digunakan ditemukan oleh KIKA. Empat model ini di dalam antaranya; serangan terhadap pergerakan mahasiswa, pemberhentian Dekan Fakultas Bidang kedokteran Universitas Airlangga (Unair) secara sepihak, ancaman terhadap insan akademik yang digunakan fokus terhadap advokasi permasalahan sumber daya alam, kemudian polemik insan akademik seperti plagiasi karya ilmiah atau pengangkatan guru besar bermasalah.
Pelbagai jenis hambatan itu terpotret di 27 jenis persoalan hukum yang tersebut sempat didampingi KIKA pada medio 2023-2024. Masalah-masalah ini kemudian dibahas pada perjumpaan tahunan yang digunakan dilakukan dalam Universitas Gadjah Mada pada 11-12 Juli lalu. Mereka mendapati bahwa teror yang mana acapkali menimpa akademisi berlangsung terus-menerus memanfaatkan instrumen otoritarianisme digital.
Otoritarianisme digital yang digunakan dimaksud Satria adalah kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau dan juga mengontrol aktivitas sipil pada media sosial. Contohnya adalah serangan siber terhadap aktivitas akademik serta penundukan kampus oleh otoritas negara. Dia nilai sebagai upaya menghambat kemajuan ilmu pengetahuan kemudian pengembangan keilmuan.
Dalam konteks yang mana lebih besar luas, menurut KIKA, otoritarianisme digital lalu kebebasan akademik juga terkait dengan demokrasi yang melemah. Represi terhadap kebebasan akademik dan juga pers dapat menjadi bagian dari strategi urusan politik kekuasaan untuk mengawetkan sistem otoriter.
“Kami berharap outlook kebebasan akademik pada 2024 dan juga ke tahun-tahun mendatang, dapat tambahan transparansi dan juga akuntabilitas di penyelesaian persoalan integritas akademik,” ucap dia. Dia turut mengupayakan adaptasi insan kampus serta penduduk sipil di membentengi kebebasan akademik yang sedang tertekan akibat serangan, ancaman, lalu intimidasi oleh otoritas kekuasaan.
Artikel ini disadur dari KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik
