DKI Jakarta – Kementerian Peluang Usaha Pariwisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang saat ini terpantau bergeser dari kuantitas berubah menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang tersebut lebih tinggi tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih banyak tinggi. Ketika saya melihat, di mana spending, itu berarti pemukim harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang mana ia beli,” kata Deputi Sektor Industri juga Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di Bogor, Selasa.
Rizki menyampaikan sektor pariwisata perlu mengikuti tren untuk mencari potensi atau bursa baru yang dapat menghasilkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih lanjut untuk tinggal lalu menikmati pengalaman berwisata di dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Perjalanan menyadari bahwa terdapat beberapa orang bursa yang mana bisa jadi dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) kemudian wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang tersebut dapat dikembangkan di dalamnya seperti pengembangan marina lalu boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang mana sedang berprogres pada kawasan Asia.
“Ini yang mana kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih sejumlah regulasi yang dimaksud tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Perjalanan juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang digunakan fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesi atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang dimaksud dapat kita dapatkan market baru, di luar market-market yang tersebut ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, serta ia bisa saja spending tambahan banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang tersebut dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang tersebut berhubungan dengan pariwisata di dalam bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya prospek bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih besar banyak tamu melalui konsep hotel itikaf di pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman pada Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menyingkap puasa sampai malam, menginap kita pada sana. Ada yang tersebut nginap ke hotel, ada yang mana dalam ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, salah satunya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model item atau prasarana apa cuma yang digunakan diperlukan disusun juga disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aktivitas lanjut dari penyelenggaraan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mana ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang digunakan diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang tersebut seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran pada K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
