JAKARTA – Deputi Transportasi juga Infrastruktur Kementerian Koordinator Area Kemaritiman dan juga Pengembangan Usaha (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan materi bakar minyak (BBM) bersubsidi yang digunakan berkualitas atau rendah sulfur secara tambahan tepat untuk mengatasi polusi udara dan juga penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang mana berhak lalu membutuhkan.
“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa meningkatkan nilai BBM. Sehingga publik mendapatkan akses BBM yang mana lebih tinggi berkualitas lalu lebih lanjut bersih,” jelas Rachmat pada pernyataannya, dikutip, hari terakhir pekan (13/9/2024).
Baca Juga: Miris! Nelayan Pandeglang Kesukaran Melaut Gegara Pembatasan BBM Subsidi
Menurut beliau untuk menjalankan rencana yang disebutkan tanpa membebani rakyat ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang tambahan tepat sasaran, yaitu untuk golongan yang digunakan membutuhkan.
“Jadi golongan kelas menghadapi tiada lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ujar dia.
Dia juga menegaskan persoalan kegelisahan dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban kegiatan ekonomi publik kelas menengah. “Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan dunia usaha terhadap kelas menengah,” jelasnya.
Meski pada waktu ini belum dapat membeberkan detil peraturan yang sedang disusun pemerintah, ia menyampaikan, “Apabila menggunakan asumsi yang dimaksud dilaporkan di tempat media, pada mana jenis kendaraan ebih dari 1400 cc tak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan,” jelasnya.
Rachmat mengingatkan beberapa poin yang dimaksud melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mengupayakan penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.
“Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan 119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Hal ini artinya pajak publik tiada secara optimal tersalurkan lantaran tak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” ujar dia.
Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Trilyun
Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tiada dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang mana tidaklah tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah menggerakkan penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang digunakan tepat sasaran.
Di sisi lain, tantangan polusi udara yang dimaksud berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan di memacu penyediaan BBM rendah sulfur yang tersebut tambahan masif. Kemenko Marves menekankan, pada waktu ini sudah ada terdapat kilang minyak yang tersebut siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di dalam area Jakarta.
“Oleh oleh sebab itu itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Ibukota Indonesia sebelum nantinya berjalan secara nasional pada 2028,” kata dia.
