JAKARTA – Kementerian Daya juga Informan Daya Orang atau ESDM mengungkapkan, pengembangan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sesuai komitmen Indonesia pada Paris Agreement dan juga target Net Zero Emission (NZE) di area 2060 memerlukan pembangunan ekonomi setidaknya sekitar USD14,2 miliar atau setara Rp217,8 triliun untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT menjadi 8,2 Giga Watt (GW).
“Kita memerlukan pembangunan ekonomi hingga tahun depan (2025) penanaman modal hingga USD14,2 miliar guna meningkatkan kapasitas dari renewable itu hingga 8,2 gigawatt (GW). Kita sanggup meninggal bauran energi terbarukan tahun depan dari 13% menjadi 21%,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan juga Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dikutipkan dari laman resmi Kementerian ESDM, Kamis (5/9/2024).
Menurut Eniya, peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada tahun 2025 bukanlah sebuah keniscayaan namun memerlukan dana pembangunan ekonomi yang sangat besar. “Jadi memang sebenarnya perlu dana yang besar, tetapi bukanlah tidaklah mungkin,” tutur Eniya.
Eniya mengungkapkan, beberapa sumber-sumber energi terbarukan di area Indonesia yang mana kemungkinan ketersediaanya mencukupi bahkan beberapa melimpah seperti, solar (3.294 GW), angin (155 GW), air (95 GW), arus laut (63 GW), BBN (57 GW) lalu anas Bumi (23 GW).
Untuk sumber energi panas bumi yang potensinya sangat besar dan juga berperan penting pada mewujudkan NZE, Eniya mengatakan, telah menawarkan pengembangannya untuk investor.
“Indonesia miliki prospek sumber energi panas bumi yang tersebut melimpah hingga mencapai 23,6 GW dengan yang mana sudah ada termanfaatkan 2,6 GW (11%) sehingga ketersediaannya untuk dimanfaatkan masih sangat terbuka. Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak lalu sekarang telah ada yang di-develop. Ada yang masih kita tawarkan terhadap pemodal yang dimaksud berminat mengembangkan panas bumi dalam Indonesia,” terang Eniya.
Selain mempunyai prospek yang tersebut besar sebagai base load, ketersediaan sumber EBT hampir ada di dalam seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah berencana menawarkan 5 wilayah kerja panas bumi pada tahun 2025 mendatang untuk Survei Pendahuluan serta Eksplorasi (PSPE) yakni, Gn Lawu (+-195 MW), Sipoholo Ria-Ria (+-35 MW) juga Cubadak – Panti (+-30 MW) serta 2 Tender Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), satu dalam Telaga Ranu (+-85 MW) kemudian Wapsalit (+-46 MW).
“Kami berharap 5 lokasi panas bumi yang disebutkan dapat menarik penanam modal untuk mengembangkannya,” pungkas Eniya.
