Hal ini Tantangan Utama pada Pembangunan Wisata di tempat Gorontalo

GORONTALO – Peluang Usaha Pariwisata Gorontalo mungkin saja tak sepopuler wilayah wisata lain pada Indonesia Timur. Namun, bila berbicara mengenai potensinya, pariwisata pada provinsi ini sebetulnya sangat besar lalu layak untuk didorong pengembangannya.
Berdasarkan data yang digunakan disampaikan Dinas Perjalanan Provinsi Gorontalo, sampai pada 2024, Gorontalo mempunyai setidaknya 71 wisata bahari, 28 wisata alam, 16 wisata buatan, 10 wisata budaya atau religi, 15 wisata sejarah, kemudian 20 destinasi wisata minat khusus.
Dari sisi akomodasi, Gorontalo memiliki 59 hotel, 24 penginapan, 27 homestay, 229 rumah makan, dan juga 61 restoran kemudian 47 cafe.
Tidak cuma itu, Gorontalo juga cukup rutin menyelenggarakan event-event pariwisata untuk mengiklankan prospek yang dimaksud mereka milik. Terdapat 30 event yang dimaksud tersebar di area kabupaten/kota, serta tiga di dalam antaranya bahkan masuk pada kalender Kharisma Event Nusantara besutan Kementerian Peluang Usaha Pariwisata lalu Kondisi Keuangan Kreatif.
Sayangnya, menurut Kepala Dinas Wisata Provinsi Gorontalo Aryanto Husain, pengembangan peluang wisata di dalam Gorontalo dihadapkan oleh beberapa tantangan. Persoalan pertama menyangkut anggaran pemerintah yang tersebut dinilai tak ideal untuk menyokong pengembangan destinasi wisata.
“Karena keterbatasan anggaran pemerintah, kami sulit sekali merubah wajah destinasi wisata di dalam sini. Solusinya kita terus menggalakkan masuknya pembangunan ekonomi di dalam sektor pariwisata,” kata Aryanto ketika ditemui dalam Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, baru-baru ini.
“Ini sedang coba kita bangun bagaimana memberdayakan sektor bidang usaha dalam pariwisata ini dengan menggandeng dinas penyertaan modal untuk pelatihan menghasilkan proposal bisnis. Prinsipnya kita harus mengarahkan terhadap investasi,” sambungnya.
Tantangan selanjutnya terkait kolaborasi lintas sektor. Menurut Aryanto, sektor pariwisata harus mendapat dukungan dari kementerian kemudian lembaga terkait. Seperti perkembangan infrastruktur tentunya membutuhkan sinergi dengan Kementerian atau Dinas Perhubungan.






