JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana memasarkan sebagian aset PT Indofarma Tbk atau INAF. Dana dari hasil kegiatan ini digunakan untuk membayar pendapatan kemudian kewajiban karyawan INAF.
Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) Indofarma, Meidawati menyebut, pemasaran aset membutuhkan proses panjang. Sementara, karyawan yang tidak ada dipenuhi hak-haknya sejak Januari-Agustus 2024 membutuhkan pendapatan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
“Bicara pemasaran aset ini tiada mudah, juga butuh proses. Sementara kami sudah ada di tempat titik nadir terbawah, ketika gajian bukan full, bukan terbayarkan. Sedangkan sejumlah hal-hal yang digunakan perlu diurus, untuk makan hanya sudah ada susah,” ujar Meidawati terhadap wartawan, Selasa (3/9/2024).
Menurutnya, Indofarma harus memverifikasi bahwa aset yang dilepas diselesaikan bisa saja diselesaikan secepatnya, sehingga tak ada masalah. Sebaliknya, apabila memakan waktu lama, maka perlu ada intervensi pemerintah agar perusahaan bisa saja membayar hak-hak karyawan.
SP sendiri membeberkan sebanyak 1.100 karyawan Indofarma belum menerima pendapatan penuh sejak awal tahun. Sementara, ada sekitar 400 eks karyawan yang mana tak mendapat hak pesangon, pensiunan, hingga santunan kematian.
“Kalau pemerintah ini memberikan perhatian khusus bisa saja mempercepat, kita juga gak tahu. Tapi harapan kami bicara perihal hak-hak kami, yang dimaksud pertama bisa jadi dibayarkan,” paparnya.
“Yang kedua penghasilan dapat dinormalkan, artinya sampai sekarang dari awal tahun kami bukan mendapatkan penghasilan yang mana penuh. Dan yang sudah ada pensiun kan belum dibayarkan juga telah hampir dua tahun,” lanjut dia.
Dikarenakan tindakan hukum dugaan korupsi yang mana melilit Indofarma, perusahaan tak mampu memenuhi hak karyawan. Meidawati menyebut, ada beberapa karyawan yang digunakan mengalami pemotongan upah hingga 50 persen.
“50-90 persen itu yang digunakan diterima dari Januari sampai Agustus. Sampai tanggal ini September juga belum gajian. Artinya sejak Januari sampai September kami tak menerima pendapatan secara full. Ada juga tunjangan-tunjangan yang digunakan belum dibayarkan,” ucap Meidawati.
