Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengemukakan bahwa pengerjaan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) memang sebenarnya tak akan selesai pada waktu dua atau tiga tahun. pemerintahan ketika ini fokus untuk mencari investor untuk mengebut pembangunan ibu kota baru.
“Ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah ada jadi semuanya,” kata Jokowi sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab pada Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa, 16 Juli 2024.
Jokowi menyatakan pada 17 Agustus 2024, konstruksi ke IKN paling baru rampung 15 persen. Oleh sebab itu pemerintah masih memerlukan pemodal baik dari pada maupun luar. Sebab Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara cuma boleh dipakai untuk merancang gedung-gedung pemerintahan.
otoritas merencanakan untuk pertama kalinya mengatur upacara 17 Agustus tahun ini di dalam IKN. Operasional atau kerja presiden juga akan berpindah seiring rampungnya perkembangan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024.
Namun di mana ditanya mengenai rencana berkantor ke IKN, Jokowi sebelumnya menyampaikan belum ada kepastian pada waktu dekat. Jokowi kemudian mengakui masih meninjau kesiapan infrastruktur terkait rencana untuk berkantor dalam IKN pada bulan ini. Jikalau memang sebenarnya infrastruktur sudah ada siap, Jokowi menjamin akan datang berkantor pada IKN.
“Kemarin memang benar targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, setiap hari hujan terus. Hujan deres banget jadi memang benar pekerjaan sejumlah yang tersebut mundur, juga itu biasa pada proyek besar,” kata Jokowi.
Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab pada Selasa siang, dengan salah satu fokus rencana adalah mengeksplorasi persoalan penanaman modal ke IN. Presiden akan bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed hingga perwakilan perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, yang disebut telah berikrar untuk menanamkan modal ke IKN.
Di Abu Dhabi akan ada penandatanganan MoU B to B atau business to business yang disaksikan pemerintah. Baik eksekutif Indonesi juga juga Uni Emirat Arab.
Sampai pada waktu ini belum ada realisasi penanaman modal asing untuk IKN, walau pemerintah sudah ada menerima beratus-ratus Nota Kesepahaman (MoU) juga Letter of Intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan ini pada waktu menjawab pertanyaan pada rapat bersatu Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang dimaksud masuk dalam IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah penanaman modal PMDN semuanya. Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang tersebut melakukan groundbreaking,” kata Bahlil. Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Simbol Rupiah 72 triliun untuk pengerjaan IKN.
Artikel ini disadur dari Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua
