Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam dan juga pemerintah Daerah Perkotaan Batam dan juga PT Makmur Elok Graha mengatur rapat koordinasi pengembangan Rempang Eco City terkait realisasi juga beberapa rencana aksi untuk menyokong pembangunan ekonomi di dalam Rempang, salah satunya pemenuhan keperluan infrastruktur dasar.
Wahana Lingkungan Hidup Tanah Air (Walhi) Riau menganggap pemerintah lalu BP Batam sejenis sekali tidaklah mempedulikan aspirasi masyarakat yang dimaksud hingga pada waktu ini masih permanen bertahan ke kampung mereka serta menolak untuk direlokasi.
Rapat koordinasi berlangsung setelahnya ada kunjungan kemudian konferensi pers Menteri Koordinator Area Perekonomian RI, Airlangga Hartarto pada Pusat Kota Batam terkait Penanaman Modal Rempang Eco – City pada 12 Juli 2024.
Kunjungan itu dilaksanakan menjamin menegaskan kesiapan konstruksi rumah kemudian infrastruktur bagi warga yang digunakan terdampak dari pengembangan Rempang Eco-City. “Kedua jadwal pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan penduduk terhadap rencana pembangunan PSN Rempang Eco-City tidak ada berarti apapun,” kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau pada informasi tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.
Boy mengkaji otoritas seharusnya tidak ada memaksakan kehendaknya untuk kekal melanjutkan pembangunan ekonomi Rempang Eco-City, sebab sampai pada waktu ini mayoritas warga Rempang permanen menolak untuk direlokasi. “Masyarakat Rempang masih permanen ingin hidup kemudian menyimpan tanah adat leluhur dia yang tersebut merek tempati sejak dulu,” katanya.
Boy yang tersebut juga masuk di regu solidaritas nasional untuk Rempang mengatakan, data yang tersebut kami himpun serta baru-baru ini kami publikasikan melalui kajian berjudul Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Penanaman Modal Tiongkok, lalu Resistensi Publik Rempang, belaka 20 persen warga di lima kampung tua yang dimaksud jadi prioritas penyelenggaraan (Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang, serta Belongkeng) yang tersebut menerima relokasi, sedangkan sisanya bertahan dalam kampung masing-masing.
“Ambisi pemerintah untuk masih melanjutkan pengembangan Rempang Eco-City tidaklah belaka akan mengusir kemudian merampas hak masyarakat adat dan juga tempatan Pulau Rempang namun juga akan turut berisiko menghancurkan sumber penghidupan warga yang digunakan mayoritas bergantung pada laut lalu kebun. Apalagi hasil pertanian, peternakan, kemudian laut masyarakat selama ini juga sudah pernah menyumbang sebagian besar sumber pangan untuk Pusat Kota Batam,” kata Boy.
Ia melanjutkan, pemerintah juga harus berpikir ulang untuk menjadikan Rempang jadi kawasan sektor lalu perdagangan, oleh sebab itu selama ini hasil pertanian serta laut komunitas Rempang telah dilakukan berkontribusi besar untuk permintaan pangan dalam Daerah Perkotaan Batam. “Jangan sampai keberadaan proyek ini justru akan menurunkan sumber pangan yang ada hingga menyebabkan krisis pangan di dalam masa yang dimaksud akan datang,” kata Boy.
Pilihan Editor: Sandiaga Komitmen Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Artikel ini disadur dari PSN Rempang Eco City Tetap Lanjut, Walhi: Suara Rakyat Diabaikan
