JAKARTA – Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja memproduksi proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah terjadi mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional serta rutinitas di dalam Kementerian ESDM dan juga sisanya Rp4,2 triliun untuk memulai pembangunan jaringan pipa gas serta yang digunakan lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) semata-mata menyepakati Rencana Kerja kemudian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Tenaga lalu Informan Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah keseluruhan ini lebih lanjut kecil dari anggaran yang disepakati pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, akibat anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah lama disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya memohonkan Komisi VII untuk menciptakan kesimpulan rapat yang digunakan kemudian disampaikan terhadap masyarakat terkait anggaran yang tiada disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita menghasilkan juga di risalah rapat seharus menyampaikan terhadap umum jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa jadi kerja,” jelasnya di Rapat Kerja bersatu Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tersebut bukan disetujui oleh Banggar maka sebagian kegiatan yang tersebut sudah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek di setahun ke depan. Salah satunya proyek konstruksi Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 serta pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang dimaksud apabila tidak ada dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu telah melakukan tender dan juga telah selesai. Dan kalau tidaklah dianggarkan artinya memang benar kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin saja sengaja untuk menimbulkan kegiatan ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan terhadap Komisi VII DPR RI untuk tidak ada bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tak juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menghasilkan catatan. Tapi andaikan pun tidak ada ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tak ada pekerjaan apa yang dimaksud mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan untuk umum bahwa pipa ini gak sanggup berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek,” pungkas Bahlil.
