Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran
Jakarta – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto merayakan hari ulang tahun atau HUT Kemenko Perekonomian di kantornya hari ini. Dalam sambutannya, Airlangga berbagi kisah ketika Kemenko Perekonomian sebagai nahkoda perekonomian nasional menghadapi pandemi Covid-19.
Politikus Partai Golkar yang dimaksud mengemukakan ada dua langkah yang dimaksud akhirnya harus ditempuh untuk mengatasi krisis. “Untuk pertama kali kita melakukan upaya penanganan dengan cara yang mana bukan biasa, yaitu mengeluarkan Perpu (Peraturan pemerintahan Pengganti Undang-Undang) kemudian juga melebarkan defisit anggaran,” kata Airlangga pada perayaan HUT Kemenko Perekonomian dalam kantor Kemenko Perekonomian, Kamis, 25 Juli 2024.
Di ketika itu, Airlangga melanjutkan, Indonesi mampu mendongkrak peningkatan sektor ekonomi 7 persen di satu kuartal. Hal itu terbentuk di dalam tahun kedua pasca pandemi. Kini, perkembangan perekonomian dijaga pada level 5 persen. Berkaca dari hal itu, Airlangga meyakini peningkatan perekonomian lebih tinggi mungkin saja untuk diraih.
Covid-19 berjalan di dalam awal pemerintahan Kabinet Negara Indonesia Maju serta jadi pengalaman bagi Kemenko Perekonomian yang membawahi 8 kementerian. Pengaruh ke berubah-ubah sektor berubah jadi tantangan luar biasa. “Karena seluruh dunia tidak ada punya referensi,” kata Airlangga.
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan juga Kestabilan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 2019 resmi diterbitkan pada Maret 2021. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan disebutkan kebijakan ini sebagai upaya mitigasi dampak dari pandemi.
Refocusing anggaran diatur dengan defisit yang tersebut melampaui 3 persen dari Layanan Domestik Bruto atau Produk Domestik Bruto sampai tahun anggaran 2022. Hal ini dirancang di bentuk kegiatan Pemulihan Sektor Bisnis Nasional (PEN) untuk mengatasi krisis.
Dari kebijakan tersebut, realisasi defisit APBN 2020 melonjak dari tahun sebelumnya hingga Mata Uang Rupiah 947,6 triliun atau sekitar 6 persen dari PDB. Lonjakan yang disebutkan akibat sisi total pendapatan yang digunakan merosot lalu dari sisi belanja yang dimaksud naik. Kebijakan pelonggaran defisit yang dimaksud yang dimaksud cuma berlaku hingga 2022.
Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini sempat menyalahkan aturan itu. “Perpu 1 pada 2020 dengan alasan covid adalah kesalahan sejarah langkah APBN, yang mana dampaknya bisa saja sampai 2-3 periode kepresidenan,” kata ia disitir dari pernyataan resminya pada Rabu, 24 Juli 2024.
Akibatnya, pada waktu ini Indonesia menanggung beban utang super berat. Tahun depan utang jatuh tempo akibat kebijakan pembiayaan yang disebutkan mencapai Simbol Rupiah 800 triliun. Menurut Didik J. Rachbini, bunga yang dimaksud harus dibayar juga menguras pajak rakyat.
Artikel ini disadur dari Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran
