JAKARTA – Susu ikan belakangan menjadi topik yang dimaksud sedang hangat diperbincangkan.
Hal ini lantaran susu ikan menjadi salah satu pilihan di inisiatif penyediaan makan siang gratis yang diusung Calon Presiden kemudian Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto kemudian Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sempat disebutkan juga bahwa susu ikan menjadi susu alternatif pengganti susu sapi.
Susu ikan merupakan hasil pengembangan anak bangsa yang dimaksud pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan lalu Perikanan bersatu Kementerian Koperasi lalu UKM. Lantas, benarkah susu ikan dapat menjadi pengganti atau alternatif dari susu sapi?
Konsultan dan juga ahli gizi Dr. Rita Ramayulis menegaskan, sebenarnya susu ikan bukan bisa jadi disamakan dengan susu sapi. Karena keduanya miliki komposisi lalu bahkan gizi yang tersebut berbeda. Namun, ia tak menampik apabila susu ikan memang sebenarnya mampu dibuat menyerupai susu sapi dengan proses tertentu.
“Tentu nggak bisa jadi digantikan ya. Karena keduanya dari material yang tersebut berbeda. Kandungan gizi yang tersebut berbeda juga. Tapi kalau telah diproses secara lapangan usaha itu ia dapat dibikin menyerupai susu sapi. Tentu semata bisa,” ujar Dr. Rita ketika dihubungi MNC Portal, Rabu (11/9/2024).
Namun, Dr. Rita menilai, hal yang dimaksud seharusnya tak perlu dilakukan. Mengingat, apabila tujuan pemerintah untuk mencanangkan inisiatif makan bergizi, susu sebenarnya bukanlah prioritas alias satu-satunya. Pasalnya, definisi makanan bergizi yakni yang mana miliki gizi seimbang yang digunakan didapatkan dari ragam makanan, tidak semata-mata dari susu.
“Tapi kan harusnya tidaklah perlu diusahakan menyerupai susu sapi. Karena di makanan gizi seimbang, kan nggak mesti harus berorientasi pada susu. Kan makanannya yang tersebut bagus itu adalah gizi seimbang, juga kalau untuk anak-anak tiada boleh kurang protein serta kalsium,” tuturnya.
“Nah pemenuhan protein juga kalsium itu kan bisa saja didapatkan dari ragam makanan. Tidak hanya saja dari susu tok,” lanjut dia.
Dr. Rita justru menyarankan pemerintah agar pemberian susu yang disebutkan diselaraskan dengan edukasi terkait pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang dimaksud bersifat ‘real food’ alias bukan melalui proses pengolahan industri.
“Jadi ketika kemudian ada salah satu acara yang tersebut mengharuskan pemberian susu, lalu susu bukan tercukupi misalnya, harusnya programnya sanggup diselaraskan dengan pangan lokal yang digunakan ada. Dengan pangan-pangan yang digunakan real food begitu ya,” tegasnya.
“Jadi tidaklah mesti harus dipaksakan memproduksi sesuatu yang digunakan menyerupai susu itu sendiri. Karena kalau disebutkan pengganti itu nggak tepat. Tapi kalau disebut sebagai oh beliau salah satu minuman bergizi kok, untuk melengkapi makanan bergizi, itu boleh-boleh saja,” pungkas Dr. Rita.
