Anggota Dewan Angka Wajib Asuransi Kendaraan Bebani Masyarakat: Pajak Kendaraan Bermotor Saja Nunggak
Jakarta -Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Suryadi Jaya Purnama mengutarakan fraksinya di dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menolak rencana pemerintah mewajibkan asuransi bagi kendaraan bermotor. Dia memandang alasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang digunakan melempar rencana wajib asuransi kendaraan ke rakyat asal-asalan.
“Fraksi PKS menolak kewajiban asuransi bagi kendaraan bermotor, apalagi belaka dikarenakan pendapat OJK yang mana asal-asalan mengutip UU P2SK (Pengembangan kemudian Menguatkan Bagian Keuangan),” kata Suryadi pada penjelasan tertoreh pada Ahad, 21 Juli 2024.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerapkan wajib asuransi bagi kendaraan tahun depan. Rencana ini akan diterapkan pasca Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan pemerintahan melalui Kementerian Keuangan terkait langkah lanjut dari Undang-Undang Pengembangunan dan juga Perkuatan Industri Keuangan (P2SK).
Suryadi mengatakan asuransi kendaraan ini akan menambah beban bagi masyarakat. Dia dapat dipertanggungjawabkan kendaraan bagi komunitas tidak sekadar alat transportasi, tapi alat produksi. Saat bagi beberapa orang pihak kendaraan berfungsi sebagai alat produksi, Suryadi mengkaji hal ini akan segera berisiko merembet terhadap naiknya nilai barang lalu jasa. “Jangankan membayar premi asuransi, pajak kendaraan bermotor (PKB) belaka komunitas masih banyak yang mana menunggak. Sebagai alat produksi, jelas tambahan beban ini berpotensi akan merembet untuk kenaikan nilai tukar berubah-ubah barang jasa,” kata Suryadi.
Korlantas Polri pada 2022 mencatatkan data sebanyak 50 persen kendaraan bermotor ke Indonesia masih mempunyai tunggakan PKB dengan nilai mencapai Mata Uang Rupiah 100 triliun. “Persoalannya mampu jadi dikarenakan mekanisme membayar pajaknya tidak ada efektif atau memang benar komunitas tak sanggup dengan beban biayanya,” kata Suryadi.
Oleh lantaran itu, Suryadi memaparkan di aturan ini pemerintah juga mesti mendapat persetujuan DPR pada menerbitkan Peraturan pemerintahan yang mengatur asuransi wajib bagi kendaraan bermotor ini. Regulasi ini tercantum pada Pasal 39A UU P2SK ayat (4).
“Jika ternyata kewajiban asuransi bagi kendaraan yang dimaksud mendapatkan penolakan keras dari warga sehingga PP-nya tidak ada disetujui oleh DPR, maka otoritas tiada boleh memberlakukan asuransi tersebut,” kata dia.
Suryadi yang juga Anggota Komisi V DPR itu menyimpulkan acara asuransi wajib untuk kendaraan bermotor ini belum menjadi solusi komprehensif dari permasalah yang mana sesungguhnya. Dia juga mencatut Pasal 39A UU P2SK yang dimaksud menjelaskan bahwa inisiatif asuransi wajib di dalam antaranya mencakup asuransi tanggung jawab pihak ketiga atau third part liability. Aturan ini salah satunya terkait dengan kecelakaan kemudian lintas.
“Artinya, tak sekonyong-konyong kendaraan bermotor itu wajib asuransi, melainkan musababnya terkait dengan kecelakaan kemudian lintas. Jadi, apabila muncul kecelakaan kemudian lintas, pemerintah berharap kerugiannya dapat ditekan seminimal kemungkinan besar dengan asuransi,” kata dia.
Suryadi mengkaji rencana kegiatan asuransi wajib untuk kendaraan bermotor ini merupakan tindakan kuratif dan juga rehabilitatif sewaktu berlangsung kecelakaan setelah itu lintas. Meski demikian, kata Suryadi, tindakan ini belum mencakup promotif dan juga preventif. “Jika memang sebenarnya otoritas benar-benar penting mencari solusi melawan kecelakaan berikutnya lintas secara komprehensif, seharusnya jangan dengan syarat bunyi (asbun) asuransi wajib bagi kendaraan,” kata dia.
Dia mengumumkan harusnya pemerintah merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan (LLAJ). Meski demikian, Suryadi mengakui revisi UU LLAJ ini telah dilakukan lama dibahas ke Komisi V, tapi Badan Legislatif DPR menghapus dari prolegnas prioritas 2023. “Padahal RUU ini telah terjadi mendapatkan bervariasi masukan dari para pakar transportasi, praktisi kemudian beberapa asosiasi,” kata dia.
Suryadi juga mengemukakan fraksi PKS mengusulkan revisi UU LLAJ dapat dibahas kembali melalui usulan pemerintah agar kecelakaan berikutnya lintas dapat dicarikan solusi yang dimaksud komprehensif. Dia mengkaji rencana mewajiban asuransi untuk kendaraan bermotor ketika ini justru membebani masyarakat.
Fraksi PKS berharap agar revisi UU LLAJ dapat dibahas kembali melalui usulan pemerintah, tidak dengan gampangnya membebani komunitas dengan asuransi, apalagi alasannya dikarenakan praktik asuransi wajib ini telah berlaku di beraneka negara lain,” kata Suryadi.
Di Korea Selatan, kata Suryadi, asuransi menjadi bagian dari solusi yang digunakan komprehensif dari permasalahan tak lama kemudian lintas. Dia menunjukkan truk Over Dimension Over Load (ODOL) pada sana tiada berlaku asuransinya sebab truk semacam itu dapat sekadar melibatkan penyempurnaan ilegal.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, serta Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, menyatakan ketika ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari mengantisipasi peraturan pemerintah yang akan berubah jadi payung hukum dari rencana ini. “Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi pada Insurance Wadah yang dimaksud Tempo pantau secara daring pada Rabu, 17 Juli 2024.
Berdasarkan UU P2SK, Ogi memaparkan harusnya peraturan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang tersebut akan mengatur pengenaan wajib asurani bagi kendaraan itu akan pergi dari di dalam Januari 2025. Senyampang itu, Ogi memaparkan institusinya juga akan memproduksi Peraturan OJK yang dimaksud mengatur asuransi kendaraan ini. “Dalam UU P2SK dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat berubah menjadi asurani wajib,” kata Ogi.
Pilihan editor: OJK Tunggu otoritas Terbitkan PP Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor
Artikel ini disadur dari Anggota Dewan Nilai Wajib Asuransi Kendaraan Bebani Masyarakat: Pajak Kendaraan Bermotor Saja Nunggak
