JAKARTA – Komisi VI DPR menetapkan anggaran Kementerian Investasi/Badan Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp681,88 miliar. Jumlah yang disebutkan bukan mengalami kenaikan dari usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 sebesar Rp1,57 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung meminta-minta Kementerian Investasi/BKPM segera menyusun detail alokasi anggaran yang dimaksud diterima agar dapat disahkan melalui sidang paripurna pada 19 September mendatang.
“Komisi VI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 Rp681.880.285. Agar segera disampaikan penyesuaian rincian anggaran per kegiatan paling lambat tanggal 12 September 2024,” ucapannya di Raker bersatu Kementerian Penanaman Modal BKPM, Kamis (12/9/2024).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di rapat menjabarkan dengan bukan adanya kenaikan anggaran tahun 2025 itu akan berdampak pada pencapaian target-target kerja pemerintahan yang digunakan akan terkoreksi. Misalnnya target menarik penanaman modal sebesar Rp1.905 triliun.
“Harapan kami memang sebenarnya anggaran itu bisa jadi ditingkatkan, dari Rp681 miliar, ditambah Rp800 miliar. Sehingga kedepannya target yang tersebut dicanangkan Rp1.905 triliun dapat kami capai,” ujarnya.
Lewat penurunan anggaran tersebut, Rosan mengungkapkan pihaknya akan melakukan review ulang berhadapan dengan target-target yang digunakan besar juga disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang dimaksud dimiliki Kementerian Investasi/BKPM.
“Memang kami akan mencoba dengan anggaran yang dimaksud ada ini, kami akan mereview ulang, serta masih berupaya maksimal mungkin saja mencapai program-program pemerintah. Tentu yang digunakan kami ungkapkan adalah, penyerapan tenaga kerja yang tersebut terdampak (dari penurunan anggaran),” tambahnya.
Rosan menambahkan, alokasi anggaran Tahun 2025 itu akan digunakan untuk Rencana Support Manajemen sebesar Rp359,48 miliar, kemudian Proyek Penanaman Modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp322,39 miliar.
