JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan tentang pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Skor yang disebutkan turun tajam dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.
Penurunan pagu anggaran yang disebutkan menurutnya hal yang mana biasa pada transisi pemerintahan. Basuki menyinggung masalah pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga hanya sekali Rp75 triliun.
“Itu kan seperti persis pada ketika Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan mengakses file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang tersebut memberi ruang fiskal untuk Presiden terpilih untuk mengalokasikan,” kata Basuki pada waktu ditemui di dalam kantornya, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN di dalam 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?
Menurut beliau penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sebenarnya sengaja diadakan oleh eksekutif untuk memberikan ruang fiskal yang tambahan luas untuk Presiden serta Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan acara prioritasnya.
Meski demikian, Basuki mengungkapkan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 yang dimaksud masih terdiri dari pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran yang disebutkan dapat ditambah, tergantung arah acara presiden terpilih Prabowo – Gibran.
“Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, lalu Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang mana disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa inisiatif pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang tersebut tersebar di area seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang tersebar dalam seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, penyelenggaraan jalan tol akan sangat jauh tambahan kecil dari jikalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 konstruksi jalan tol yang digunakan diadakan menggunakan APBN totalnya belaka 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran pemerintahan akan lebih lanjut banyak ada dukungan proyek konstruksi yang akan datang dikerjasamakan dengan badan usaha.
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang dimaksud membidangi urusan konektivitas jalan serta jembatan juga akan menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi serta pembangunan jembatan.
