JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024.
Menurut Menkeu, realisasi yang disebutkan sudah mencapai 26,4 persen dari pagu anggaran yang mana ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk 2024.
“Jadi yang baru cair memang sebenarnya kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang mana pagu 2024 ini, yang digunakan nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tak berarti belanjanya nanti hanya sekali Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan serta ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di dalam kuartal III maupun di area kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani ketika konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di area Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) sudah ada mempunyai sekitar 108 kontrak penyelenggaraan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semua terealisasi akibat perjanjian kontraknya per termin.
“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengungkapkan ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan tidak berarti uangnya sudah ada mengundurkan diri dari dikarenakan merekan have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” jelas Menkeu.
Secara rinci realisasi anggaran IKN ini terbagi dua yakni untuk klaster infrastruktur kemudian non infrastruktur. Realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp9,0 triliun dari Pagu Rp39,3 triliun dipergunakan untuk berbagai aspek.
Realisasi anggaran itu digunakan untuk perkembangan gedung di area kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan juga Kementerian lain dan juga gedung Otorita IKN (OIKN). Pembangunan tower rusun ASN kemudian Hankam, rumah tapak menteri, serta rumah sakit IKN.
Pembangunan Jalan Tol IKN, jalan lalu jembatan IKN, dan juga Bandara VVIP, Pertemuan pemetaan, pemantauan juga evaluasi: Penataan lalu Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, juga Pengendalian Banjir IKN.
“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja VVIP, jalan tol IKN, jembatan IKN yang kemarin beberapa mulai berfungsi, tapi beberapa perlu disempurnakan. Kemudian prasarana air. Akan ada 22 embung sebagai tampungan air kemudian akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60,” ucap Bendahara Negara itu.
Sementara, untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang mana sebesar Rp3,3 triliun. Anggaran yang disebutkan digunakan untuk perencanaan, koordinasi lalu penyiapan pemindahan. Kemudian, penawaran hingga sosialisasi IKN. Acara pemetaan, pemantauan lalu evaluasi, dukungan pengamanan POLRI, Operasional OIKN.
