Agenda Jokowi ke IKN sebelum 17 Agustus: Ketemu Pengurus se-Indonesia serta Sidang Kabinet, Tunda Undang Projo
Jakarta – Presiden Jokowi akan kembali berkantor pada Ibu Daerah Perkotaan Nusantara atau IKN pada 11-13 Agustus 2024. Ada banyak agenda, di antaranya mengawasi sidang kabinet perdana ke kota baru alternatif ibu kota Ibukota itu.
“Ya tanggal 11 (Agustus) beliau (Presiden) ke sana, nanti tanggal 12-nya (Agustus) direncanakan, itu baru direncanakan, untuk sidang kabinet ke sana,” kata Basuki ketika ditemui ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.
Presiden bertolak ke IKN pada Minggu, 11 Agustus 2024, juga keesokan harinya menjadi pemimpin sidang kabinet, dan juga pada Selasa, 13 Agustus 2024, bertemu Kepala daerah dari seluruh Indonesia yang digunakan diundang menyaksikan kemajuan perkembangan IKN.
Semula, Presiden dijadwalkan bertemu 500 sukarelawan pendukungnya, Projo, yang tersebut diundang ke IKN pada 10-11 Agustus. Namun undangan ini ditunda. Menurut Ketua Projo Budi Arie Setiadi, ia telah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno persoalan penundaan Kamis pagi.
“Ini kan 17 Agustusan dulu, sampai upacara 17 Agustus, baru kami ke sana. Jadi kemungkinan besar tanggal 24-25 Pak Jokowi ajak volunteer ke IKN,” kata Budi Arie di kompleks Istana Kepresidenan DKI Jakarta pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Basuki menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan berada di IKN pada 11-13 Agustus 2024, kemudian kembali ke DKI Jakarta pada 14 Agustus 2024.
Presiden Jokowi sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa sidang kabinet di IKN akan diselenggarakan setelahnya menegaskan prasarana penunjang, seperti listrik, air conditioner (AC) hingga furnitur tersedia.
Basuki pun merinci bahwa furnitur atau perabotan untuk kelengkapan sidang sudah ada dikirim dari Sekretariat Negara (Setneg) ke IKN, begitu juga dengan AC yang tersebut sudah ada tersedia.
“Furnitur kan dari Setneg telah ke sana semua, tinggal masang-masang. (AC) udah saya rasa,” kata Basuki.
Sementara untuk air, Basuki meyakinkan pasokan telah tersedia sampai ke Hotel Nusantara yang tersebut sebelumnya ditinjau oleh Presiden Jokowi, juga sampai ke persil-persil Gedung Kemenko.
Menjelang Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus 2024 pada IKN, Basuki memverifikasi jalan sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan telah mampu dilalui, begitu juga dengan kesiapan Lapangan Upacara, Istana Garuda serta Istana Negara.
Dalam rentang waktu berada ke IKN, Presiden dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama untuk lima proyek pembangunan, antara lain Kantor Bank BCA, Indogrosir, dan juga Swiss-Belhotel.
“Beliau ke sana 11,12,13 (Agustus), 14 (Agustus) pulang, jadi dalam hari-hari itu kira-kira ada groundbreaking juga,” kata Basuki.
Alasan Keppres Pemindahan Ibu Pusat Kota Belum Diteken
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan bahwa eksekutif belum Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Pusat Kota ke Ibu Daerah Perkotaan Nusantara lantaran memperhitungkan sebagian variabel.
“Belum, belum diterbitkan. Keppres untuk pemindahan ibu kota negara itu ‘kan banyak variabel yang dimaksud harus dihitung,” kata Mensesneg Pratikno di dalam Jakarta, Kamis.
Salah satu yang tersebut wajib dipertimbangkan, kata dia, adalah mengenai pelantikan pasangan calon terpilih pada Pemilihan Umum Presiden juga Wakil Presiden 2024 yang dimaksud harus dilaksanakan pada ibu kota negara.
“Pelantikan presiden itu ‘kan harus dilaksanakan pada ibu kota negara. Jadi, kalau ada keppres pemindahan, berarti harus siap juga untuk tempat pelantikan presiden dan juga perwakilan presiden yang mana baru. Jadi, sejumlah hal yang tersebut harus dipertimbangkan. Sampai sekarang keppres belum diterbitkan,” katanya.
Menyoal potensi pelantikan Pasangan Calon Presiden serta Wakil Presiden RI terpilih masih ke Jakarta, Pratikno belum dapat melakukan konfirmasi hal tersebut.
“Nanti kita lihat,” ujarnya.
Berdasarkan catatan, Presiden Joko Widodo pada 8 Juli 2024 pernah menyatakan bahwa penerbitan Keppres IKN tergantung pada progres konstruksi di IKN.
Ia mengutarakan bahwa keppres bisa jadi diterbitkan pemerintahan ketika ini atau ke pemerintahan berikutnya.
“Keppres bisa saja sebelum, mampu setelahnya Oktober. Kita mengamati situasi lapangan,” kata Jokowi.
Jokowi mengaku tidak ada ingin memaksakan sesuatu jikalau memang sebenarnya belum siap. Untuk itu, Jokowi akan mengamati terlebih dahulu progres dari konstruksi IKN sebelum mengesahkan keppres tersebut.
ANTARA | DANIEL A FAJRIE
Pilihan Editor Ini Kata Menteri sampai Presiden Jokowi Soal Reshuffle
Artikel ini disadur dari Agenda Jokowi di IKN sebelum 17 Agustus: Ketemu Gubernur se-Indonesia dan Sidang Kabinet, Tunda Undang Projo
