JAKARTA – Menteri Energi serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku terkejut ketika mengetahui anggaran yang digunakan ditetapkan untuk Direktorat Jenderal Tenaga Baru Terbarukan dan juga Konservasi Tenaga pada rencana Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN) 2025.
Bahlil berpendapat bahwa dengan rencana pemerintah Indonesia untuk mencapai transisi energi dan juga mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060, harusnya anggaran yang mana disediakan untuk Ditjen EBTKE lebih besar besar dari yang mana ditetapkan pada waktu ini yaitu Rp657 miliar.
“Bu, anggaran Ibu kecil banget ya. Padahal kita rencana mau memakai transisi energi. Ini adalah orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain, latihan lain, main lain. Bagaimana kemungkinan besar anggaran sekecil ini sanggup kita bicara transisi energi,” tegasnya pada Rapat Kerja (Raker) bersatu Komisi VII DPR RI pada Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Asal tahu saja, anggaran yang direncanakan untuk Ditjen EBTKE akan disalurkan untuk perkembangan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Simbol Rupiah 184 miliar, pengerjaan pembangkit listrik minihidro sebanyak satu unit dengan anggaran Simbol Rupiah 44,53 miliar, perkembangan tiga unit pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) dengan anggaran Simbol Rupiah 64,50 miliar.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk penyelenggaraan tiga unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan anggaran Rupiah 45,30 miliar, serta perencanaan, pengawasan, dan juga monitoring evaluasi EBTKE sebanyak enam kegiatan dengan anggaran Simbol Rupiah 47,59 miliar.
Selain anggaran untuk Ditjen EBTKE, Bahlil juga menyinggung anggaran Kementerian ESDM yang digunakan menurutnya begitu kecil. Hal itu dilontarkannya ketika membacakan pagu anggaran tahun 2025.
“Kecil-kecil juga nih uangnya ya, padahal kerjanya gede. Hal ini Sorry Pak (Komisi VII DPR) saya baru baca, kalau Kementerian Penyertaan Modal kecil masuk akal, tapi kalo Kementerian ESDM yang mana penghasil PNBP di tempat luar hulu migas Rp170 triliun lebih, ini engga sampai 10%, kalau idealnya itu kan costnya itu minimal 20% dari total PNBP, tapi engga ini teori sektor ekonomi dari mana ini,” papar Bahlil.
Sebagai informasi, berikut pagu anggaran 2025 untuk masing-masing sektor ESDM:
Sekjen ESDM: Rp553,6 miliar
Irjen ESDM: Rp138,6 miliar
Ditjen Migas: Rp4,84 triliun
Ditjen Ketenagalistrikan: Rp496 triliun
Ditjen Minerba: Rp735,9 miliar
DEN: Rp63,7 miliar
BPSDM ESDM: Rp617,9 miliar
Badan Geologi: Rp929,6 miliar
BPH Migas: Rp254,2 miliar
Ditjen EBTKE: Rp657 miliar
BPMA: Rp92 miliar
